"Stimulus yang kecil dan kurang terfokus tersebut kurang efektif untuk mengatasi krisis ekonomi yang besar di Indonesia," ujar Ginandjar di Gedung DPRD Jakarta, Kamis.
Pemerintah Indonesia merencanakan stimulus ekonomi senilai Rp71,2 triliun dalam berbagai bentuk seperti pengurangan beban pajak (PPh, PPn, pajak ekspor dan peningkatan batas pendapatan tidak kena pajak), penanggulangan kemiskinan (PNPM, KUR), pembangunan infrastruktur, promosi ekspor hingga penurunan harga sembako senilai Rp51,3 triliun yang berasal dari sisa anggaran tahun 2008.
Menurut Ginandjar, stimulus ekonomi berupa keriganan pajak penghasilan untuk meningkatkan belanja masyarakat tidak akan banyak manfaatnya mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak.
Stimulus keringanan pajak PPn untuk kegiatan ekspor dan produksi juga dinilai tidak akan banyak bermanfaat karena belanja konsumen di negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor Indonesia menurun drastis.
"Stimulus impor mungkin akan berhasil meningkatkan volume impor karena negara maju berlomba-lomba untuk menjual produknya kepada siapa saja yang mau membeli," ujarnya.
Namun, ia menambahkan, secara umum stimulus untuk meningkatkan impor ini justru berpeluang menjadi bencana bagi produksi di dalam negeri.
Sementara stimulus yang mempunyai dampak menurunkan biaya hidup akan lebih berhasil dalam waktu yang lebih cepat untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap masyarakat miskin.
"Semua usaha yang dapat menurunkan ongkos produksi harus ditingkatkan, seperti penurunan biaya transportasi dan distribusi barang dan jasa, penurunan biaya produksi kebutuhan dasar terutama pangan, energi dan semacamnya," katanya.
Ditegaskannya pula bahwa pemberian stimulus ekonomi pada sektor pangan ini akan dapat mengendalikan inflasi. (*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
