Dirjen Dukcapil bersedia penuhi permintaan blanko E-KTP jelang Pilkada

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh bersedia memenuhi permintaan Komisi II DPR RI untuk mendistribusikan seluruh kebutuhan blanko KTP Elekronik (E-KTP) pada bulan Juni 2020.

"Blankonya ya, nanti kami penuhi. Karena nanti daerah mencetaknya bertahap kan? Ya, nanti kami penuhi," kata Zudan saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menginformasikan bahwa di Medan, Sumatera Utara, masyarakat masih 'menjerit' soal blanko E-KTP.

"Yang disampaikan adalah, dari Kementerian (Dalam Negeri) kami butuh misalkan 60 ribu keping, dicicil hanya 10 ribu, 10 ribu. Padahal, masyarakat sangat mendesak terhadap keberadaan E-KTP," kata Politisi PAN asal Sumatera Barat itu.

Gaus mengatakan dalam rapat-rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI sudah merekomendasikan untuk menyetujui pengalihan anggaran di intern Kemendagri sebanyak Rp18 Miliar.

"Jadi apa kendala? Bukan hanya Medan, ada Banjarmasin, Palembang, dan lain sebagainya mengatakan hal yang sama," kata Gaus.

Oleh karena itu, jika benar bahwa blanko E-KTP benar sudah disiapkan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 16 juta keping, maka dia meminta jumlah itu segera didistribusikan semuanya ke daerah-daerah yang membutuhkan blanko itu.

Sehingga, persoalan blanko E-KTP tidak menjadi persoalan ke depan apalagi mendekati Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020, masyarakat tidak boleh kehilangan hak pilihnya.

Mengenai pencetakan E-KTP, Dirjen Dukcapil Kemendagri mengatakan memang ada permasalahan dalam alat pencetakan, seperti tinta dan printer yang sebetulnya harus disediakan pemerintah daerah melalui alokasi Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD).

"Tinta dan printer harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Nah, selama ini printernya kurang di daerah-daerah itu. Sehingga tidak bisa mencetak cepat," kata Zudan Arif.

Sampai saat ini baru ada 187 daerah sudah selesai pencetakan, sisanya ada sekitar 300-an daerah lagi yang masih proses pencetakan sampai dengan Maret 2020 karena printer yang terbatas.

"Maka dari itu, bagi daerah yang ingin cepat mencetaknya menambah printer dari dana APBD," kata Zudan.

Zudan mengatakan kondisi di daerah bahwa ada satu Kabupaten cuma memiliki dua printer, maksimal bisa mencetak E-KTP 400-500 keping.

"Jadi kalau beban dia 10.000 keping, berarti baru selesai 20 hari ke depan. Berarti kan akhir Maret baru bisa selesai," kata Zudan.

Ia mengatakan bahwa di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Bandung, 560.000 keping sudah selesai dicetak E-KTP warganya.

"Kami beri 560.000 keping sudah habis, tercetak semua. Jadi di DKI Jakarta, sekarang tinggal yang reguler, yaitu yang datang baru, cetak, datang lagi yang baru, cetak," kata Zudan.

Ketika ditanya apakah semuanya di lima kota yang ia sebut bisa langsung dicetak ketika ada permintaan datang, Zudan mengatakan biasanya Dukcapil di daerah akan membuat daftar antrian.

Karena kemampuan teknis satu printer di Dukcapil per hari hanya bisa mencetak 200-250 keping E-KTP.

"Kalau sehari datang 300 permintaan E-KTP, pasti antri tuh. Karena sehari hanya bisa mencetak 200-250 keping. Kemampuan teknisnya seperti itu," kata Zudan.

Seperti diketahui, Kemendagri telah menyediakan blangko KTP-el sebanyak 16 juta keping. Dari jumlah itu sudah terdistribusi ke daerah sekitar 7,3 juta keping.

Ia memperkirakan 16 juta keping itu akan habis di bulan Juni atau Juli 2020 nanti. Karena permintaan E-KTP di daerah menjelang Pemilihan Umum, baik Pilkada maupun Pileg sangat tinggi.

"Itu kebutuhan yang kami rasakan sejak Pileg, Pilpres kemarin dan Pilkada 2018. Ketika akan ada Pilkada atau Pemilu, minat mencetak tinggi sekali," kata Zudan.