Presiden dan Wapres belum pikirkan soal "reshuffle" kabinet

Sampai detik ini saya dan Pak Wapres belum berpikir ke sana

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum memikirkan untuk melakukan pergantian (reshuffle) di jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Sampai detik ini saya dan Pak Wapres belum berpikir ke sana," ujarnya singkat di Balai Sidang Jakarta, Rabu, usai menghadiri sidang pleno istimewa Mahkamah Agung.

Informasi mengenai "reshuffle" kabinet mengemuka pada Jumat (21/2) akhir pekan lalu yang bermula dari sebuah pemberitaan, dan akhirnya viral di media sosial.

Pemberitaan itu mengutip cuitan dari salah satu pendukung Presiden Jokowi yakni Dede Budhyarto. Dede melalui akun Twitternya @kangdede78 yang bercentang biru atau bertanda sebagai akun terverifikasi, menceritakan baru saja bertemu dengan Presiden Jokowi pada Selasa (18/2) di Istana Bogor, Jawa Barat.

Dede bertemu Jokowi di Istana Bogor bersama para tokoh berpengaruh (influencer) hingga para artis pendukung Jokowi pada masa kampanye Pemilu Presiden 2019.

"Pengen cerita hasil pertemuan dengan Presiden @jokowi, eh pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya bakal ada resafel (reshuffle) tunggu saja yah. Menteri yg kinerjanya ndak bagus klen bakalan dicukupkan," tulis Dede di akun twitternya.

Informasi mengenai reshuffle kabinet juga nyaris berbarengan dengan wacana kinerja para menteri kabinet yang dirilis oleh sebuah lembaga survei.

Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman sebelumnya sudah menegaskan Presiden Jokowi tidak berencana melakukan perombakan (reshuffle) jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Tidak ada rencana 'reshuffle'. Semua menteri dipersilakan melaksanakan rencana kerjanya," kata Fadjroel.

Fadjroel mengatakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju diminta Presiden untuk fokus melaksanakan rencana kerja pemerintah. Jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju dilantik pada 23 Oktober 2019.

Presiden, ujar Fadjroel, akan selalu mengawasi dan mengevaluasi kinerja para menteri.