Ke depan paradigma kita membangun akuakultur bukan hanya peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan, ekonomi, dan sosialJakarta (ANTARA) - Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan bahwa paradigma dalam membangun akuakultur atau budidaya perikanan nasional pada saat ini harus betul-betul memperhatikan aspek lingkungan.
"Ke depan paradigma kita membangun akuakultur bukan hanya peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan, ekonomi, dan sosial," kata Slamet Soebjakto ketika menyampaikan kata sambutan dalam acara Outlook Perikanan 2020 di Jakarta, Rabu.
Menurut Slamet, akuakultur itu memiliki potensi yang luar biasa, apalagi pada saat ini diperkirakan berbagai budidaya perikanan di Nusantara baru dimanfaatkan sekitar 10 persen dari potensi yang ada.
Selain itu, ujar dia, pada saat ini tingkat kesejahteraan para pembudidaya juga mengalami kenaikan signifikan.
KKP, menurut Slamet, sangat mementingkan budidaya sehingga diharapkan pelaku usaha jangan terburu-buru mengirimkan benih-benih yang kecil terlebih dahulu karena potensi dalam negeri sangat besar.
Apalagi, ia juga mengingatkan bahwa perikanan budidaya punya memiliki tanggung jawab untuk menurunkan stunting di Tanah Air dengan menghasilkan berbagai komoditas perikanan yang bernutrisi dan bergizi tinggi.
Sebelumnya, KKP menargetkan untuk melakukan penyuluhan hingga terhadap sebanyak 41.000 kelompok usaha dalam rangka melesatkan kinerja dunia usaha sektor kelautan dan perikanan nasional.
"Penyuluhan itu intinya meningkatkan status mereka dari kelas pemula hingga kelas trampil," kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja dalam Rapat Kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (24/2).
Sedangkan terkait anggaran, ujar Sjarief, untuk anggaran KKP pada tahun 2020 ini memperoleh alokasi sebesar Rp1,8 triliun, namun porsi terbesar atau sekitar 50,03 persen adalah untuk pos belanja pegawai.
Menurut dia, besarnya alokasi untuk belanja pegawai antara lain karena BRSDM KKP mendapatkan limpahan dari pemerintahan pusat yaitu terkait dengan penggajian untuk kalangan penyuluh di daerah.
"Kami mendapat mandat untuk hilirisasi hasil riset terutama bioteknologi," ucapnya.
Salah satu upaya untuk melakukan transformasi dan hilirisasi riset itu antara lain melalui program Desa Inovasi, misalnya menyiapkan Kampung Ikan Gabus yang membantu berbagai aspek seperti pembenihan hingga membantu pemasaran dari komoditas tersebut.
Target lainnya dari BRSDM antara lain adalah menyelenggarakan pelatihan masyarakat terhadap sebanyak 25.200 warga.
Baca juga: KKP ingatkan pemanfaatan budidaya laut baru 2,7 persen
Baca juga: Indonesia produsen perikanan budidaya terbesar dunia
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020
