Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengemukakan, belum menerima surat pemanggilan DPR terkait isu keterlibatan perwira TNI Angkatan Darat dalam politik praktis yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan silam. "Saya belum tahu, sejauh ini belum ada surat dari DPR terkait itu," katanya, usai menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo Adi Sutjipto di Jakarta, Rabu. Tentang kesiapannya untuk menjelaskan isu "Asal Bukan Capres `S`" kepada DPR, Djoko mengatakan, "wong suratnya belum saya terima kok,". Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR Yuddy Chrisnandy, menyatakan komisinya akan meminta penjelasan kepada pimpinan TNI dan Kepolisian terkait isu di kalangan petinggi militer "asal bukan calon presiden `S` (ABS). "Nanti pasti kami pertanyakan dalam rapat kerja dengan pimpinan TNI dan Polri," katanya. Komisi 1 DPR akan menggali kebenaran sinyalemen yang dilontarkan oleh Presiden Yudhoyono tersebut. "Kami minta pimpinan TNI untuk mengusut dan memberikan teguran kepada petinggi TNI yang tidak netral dalam pemilihan," ujar Yuddy. Bagaimana pun netralitas TNI telah diwajibkan dalam Undang Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009