Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara mempertanyakan kepada pemerintah tentang hilangnya ideologi dasar negara Pancasila di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) saat ini.

"Secara jujur harus diakui bersama bahwa di Aceh sudah tidak ada lagi memiliki semangat Pancasila sejak diberlakukannya Perjanjian Helsinki Agustus 2007," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP itu, pemerintah dianggap ikut andil dalam menjauhkan keberadaan Pancasila dari bumi Aceh, padahal Pancasila itu sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia sebagai satu-satunya ideologi negera yang terbukti sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya tidak membayangkan jika negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah tidak lagi berasaskan Pancasila yang memungkinkan pendiri negara Indonesia seperti Bung Karno akan menangis jika masih hidup dan juga akan membuat bangsa Indonesia dapat tercerai berai," ujarnya.

AP Batubara mengatakan, Aceh adalah masalah besar yang tidak boleh dianggap remeh pasca perjanjian Helsinki, karena saat ini telah muncul partai lokal.

"Yang mengerikan, jika partai lokal di Aceh nanti menang dalam Pemilu 2009, maka bukan mustahil kekhawatiran kemerdekaan Aceh, akan menjadi kenyataan," ujarnya.

Oleh karena itu, AP Batubara mengingatkan kepada pemerintah yang bertanggung jawab atas kelangsungan bangsa dan negara Indonesia, untuk secara serius menyikapai masalah di Aceh dan mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara di Aceh.

"Bukan malah sebaliknya melakukan klaim keberhasilan di Aceh, padahal yang terjadi bukan keberhasilan, tetapi belum mampu mempertahanakan Pancasila di Aceh," katanya.

Pada kesempatan itu, AP Batubara mengingatakan, pemerintah agar berkosentrasi menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Indonesia yang semakin bertamabh akibat dampak krisis ekonomi global saat ini, antara lain menghentikan sistem devisa bebas dengan mengganti sistem mematok kurs nilai rupiah dan membuka luas usaha untuk produksi domestik.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan masih di atas 15 persen, yaitu masing-masing 15,9 persen pada tahun 2005; 17,6 persen (2006); 16,4 persen (2007); dan 15,4 persen pada tahun 2008 atau mencapai 34,9 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup miskin, sedangkan jumlah pengangguran mencapai 10,1 persen.(*)


Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009