Komisi IV DPR RI setujui realokasi anggaran KKP

Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI menyetujui realokasi atau perubahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 ini dan mengharapkan agar anggaran bagi KKP dapat meningkat pada tahun 2021 mendatang.

"Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui perubahan alokasi anggaran sesuai usulan eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajaran KKP di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa.

Sudin juga menyatakan, pihaknya mendorong KKP untuk meningkatkan alokasi anggaran pada tahun 2021 dalam rangka menyejahterakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga menjabarkan realokasi dari masing-masing bidang program yang dilaksanakan KKP.

Menteri Edhy memaparkan, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP berubah dari Rp515,62 miliar menjadi Rp510,23 miliar.

Kemudian, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP tetap yaitu Rp85,26 miliar, program pengelolaan perikanan tangkap dari Rp702,46 miliar menjadi Rp657,46 miliar, serta program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dari Rp1,06 triliun menjadi Rp1 triliun.

Selanjutnya, program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dari Rp366,01 miliar menjadi Rp321,01 miliar, program pengelolaan ruang laut dari Rp507,85 miliar menjadi Rp469,85 miliar, serta program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dari Rp1,86 triliun menjadi Rp1,77 triliun, serta program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari Rp601,07 miliar menjadi Rp586,07 miliar.

Satu-satunya program yang dalam realokasi ini mengalami kenaikan adalah program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya, yaitu dari Rp739,57 miliar menjadi Rp1,03 triliun.

Sebagaimana diketahui, peningkatan alokasi anggaran untuk perikanan budidaya sesuai dengan salah satu amanat yang diberikan Kepala Negara kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri Edhy dalam berbagai kesempatan mengungkapkan bahwa saat mulai menjabat di posisi sekarang, Presiden Joko Widodo berpesan antara lain untuk mengoptimalkan sektor budidaya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam sejumlah kesempatan juga mengutarakan harapannya anggaran KKP dapat terus meningkat agar selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Mudah-mudahan di tangan (Menteri Kelautan dan Perikanan RI) Edhy Prabowo, ada peningkatan (anggaran) di sektor kelautan dan perikanan pada tahun-tahun berikutnya," katanya.

Ia menyoroti bahwa dahulu anggaran KKP pada tahun 2015 dan 2016 ada di atas Rp10 triliun, tetapi pada anggaran 2017 menurun menjadi sekitar Rp9,1 triliun, serta anjlok menjadi Rp7,6 triliun pada 2018 dan menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada tahun 2019 ini.

Kemudian, lanjutnya, anggaran itu meningkat menjadi Rp6,47 triliun untuk 2020, dan dalam tahun-tahun berikutnya diharapkan bisa terus melesat. Ia mengingatkan bahwa jumlah tersebut tidak sampai satu persen APBN, sedangkan UUD telah menyebutkan untuk sektor pendidikan hingga 20 persen.

Sudin mengingatkan arahan Kepala Negara agar sektor kelautan dan perikanan harus ditingkatkan secara maksimal, serta menyebut pula pentingnya peran dinas kelautan dan perikanan di daerah, karena program KKP tidak akan berjalan tanpa dukungan daerah.