Menlu Retno angkat pemberdayaan perempuan dalam Sidang HAM PBB

Pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting dalam promosi dan perlindungan HAM

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengangkat isu pemberdayaan perempuan dalam Sidang ke-43 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

“Berinvestasi pada perempuan berarti berinvestasi pada hak asasi manusia,” kata Menlu Retno dalam pidato pertamanya sebagai anggota Dewan HAM PBB Periode 2020-2022 di Markas Besar PBB di Jenewa, Swiss, Senin (24/2), seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kemlu RI.

Isu perempuan disinggung secara khusus saat Menlu Retno berbicara mengenai pentingnya inklusivitas dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

“Pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting dalam promosi dan perlindungan HAM,” tutur dia.

Upaya Indonesia dalam pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada tingkat nasional, namun juga dilakukan pada tingkat kawasan dan dunia.

Di tingkat kawasan, Indonesia telah mengadakan Regional Training on Women, Peace and Security dan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam resolusi konflik dan mediasi.

Di tingkat global, Indonesia juga mendorong kontribusi perempuan Afghanistan dalam proses perdamaian di negaranya melalui pembentukan Afghanistan-Indonesia Women’s Network.

I spoke about Indonesian women’s role and contribution in spreading the values of peace, tolerance and multiculturalism at the national, regional and global level. pic.twitter.com/flb3iGQIZF
— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) February 24, 2020

Selain itu, Retno juga menyinggung mengenai pentingnya aspek pencegahan pelanggaran HAM dan penguatan sinergi Dewan HAM PBB dalam promosi dan proteksi HAM.

“Pencegahan pelanggaran hak asasi manusia lebih murah daripada mengatasi pelanggaran itu sendiri”, kata menlu perempuan pertama Indonesia itu.

Secara khusus, Menlu Retno juga menyinggung isu HAM bagi bangsa Palestina dalam pidatonya di Dewan HAM PBB.

“Tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Palestina selama ini yang diperparah dengan rencana pembangunan permukiman ilegal baru di tanah Palestina merupakan contoh pelanggaran HAM yang harus segera diselesaikan,” ia menegaskan.

Pertemuan High Level Segment Dewan HAM PBB dihadiri oleh delegasi dari 192 negara, dan 66 di antaranya dipimpin oleh kepala negara atau delegasi setingkat menteri.