FHUI Empowerment dorong perempuan berdaya

ada anggota DPR perempuan yang tidak paham soal gender

Jakarta (ANTARA) - Salah satu pendiri komunitas Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Empowerment Melli Darsa mendorong perlunya perempuan berdaya karena dapat ikut menentukan kemajuan suatu bangsa.

"Semua negara maju itu pasti karena perempuannya berdaya. Berdaya secara politik, ekonomi dan lainnya," kata Melli dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dalam diskusi bertema "Perempuan dan Keadilan di Indonesia", pendiri firma hukum Melli Darsa & Co tersebut mengatakan keberdayaan perempuan itu erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender.

Kesetaraan gender, kata dia, harus menjadi fokus pemerintah dalam menyongsong dan mewujudkan Indonesia emas yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bentuk perlindungan terhadap perempuan dapat diwujudkan dengan cara.

Salah satunya, kata dia, dengan membukakan perempuan akan ruang untuk mengungkapkan aspirasi, kreativitas serta hak berkembang dan beraktualisasi, sama seperti laki-laki.

"Melindungi perempuan bukan dengan cara menyingkirkan atau menempatkannya sebagai manusia lemah. Kita membutuhkan 'lahan yang subur' untuk membangun kesetaraan gender," kata dia.

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan wajah demokrasi Indonesia sesungguhnya telah menunjukkan kesetaraan gender pasca Undang-Undang Pemilu mewajibkan partai politik untuk mengusung minimal 30 persen calon legislatif perempuan.

Permasalahannya, lanjut Bivitri, muncul pertanyaan apakah peningkatan jumlah legislator perempuan yang ada benar-benar mampu memberikan dampak pada produk legislasi yang adil bagi perempuan.

"Peningkatan jumlah anggota DPR perempuan ini kadang hanya sekadar angka. Karena ada anggota DPR perempuan yang tidak paham soal gender. Contoh konkretnya adalah RUU Ketahanan Keluarga," kata dia.