Legislator: Penambahan anggaran KKP harus disertai penguatan literasi

Satu-satunya yang bisa kita optimalkan adalah laut, terutama di daerah-daerah perbatasan dengan negara lain

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan bahwa wacana penambahan anggaran terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus disertai pula dengan penguatan literasi untuk sektor kelautan dan perikanan nasional.

"Saya sangat mendukung KKP menambah anggaran, tetapi juga harus menambah literasinya," kata Hermanto dalam Rapat Kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengemukakan sangat penting menambah literasi untuk memperkaya penggunaan penambahan anggaran bila hal itu benar-benar direalisasikan.

Menurut dia, saat ini kondisi di darat sudah sangat sumpek dan bisa saja budi daya perairan di darat ke depannya semakin banyak yang berpotensi beralih fungsi.

"Satu-satunya yang bisa kita optimalkan adalah laut, terutama di daerah-daerah perbatasan dengan negara lain," katanya.

Ia juga mencontohkan Provinsi Kepulauan Riau sekitar 90 persennya adalah laut, namun anggaran untuk pengembangan sektor kelautan di sana relatif masih belum terlalu memadai.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam sejumlah kesempatan juga mengutarakan harapannya anggaran KKP dapat terus meningkat agar selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Mudah-mudahan di tangan (Menteri Kelautan dan Perikanan RI) Edhy Prabowo, ada peningkatan (anggaran) di sektor kelautan dan perikanan pada tahun-tahun berikutnya," katanya.

Ia menyoroti bahwa dahulu anggaran KKP pada tahun 2015 dan 2016 ada di atas Rp10 triliun, tetapi pada anggaran 2017 menurun menjadi sekitar Rp9,1 triliun, serta anjlok menjadi Rp7,6 triliun pada 2018 dan menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada tahun 2019 ini.

Kemudian, lanjutnya, anggaran itu meningkat menjadi Rp6,47 triliun untuk 2020, dan dalam tahun-tahun berikutnya diharapkan bisa terus melesat.