Target lainnya dari BRSDM antara lain adalah menyelenggarakan pelatihan terhadap 25.200 wargaJakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan penyuluhan kepada 41.000 kelompok usaha pada 2020 dalam rangka melesatkan kinerja usaha sektor kelautan dan perikanan nasional.
"Penyuluhan itu intinya meningkatkan status mereka dari kelas pemula hingga kelas terampil," kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja dalam rapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin.
Baca juga: Komisi IV DPR minta KKP perjuangkan kenaikan anggaran
Terkait anggaran, menurut dia, pada 2020 ini pihaknya memperoleh alokasi sebesar Rp1,8 triliun dengan porsi terbesar atau 50,03 persen untuk pos belanja pegawai.
Besarnya alokasi belanja pegawai antara lain karena BRSDM KKP mendapatkan limpahan untuk menggaji penyuluh di daerah.
"Kami mendapat mandat untuk hilirisasi hasil riset terutama bioteknologi," ucap Sjarief.
Salah satu upaya melakukan transformasi dan hilirisasi riset itu antara lain melalui program Desa Inovasi, misalnya menyiapkan Kampung Ikan Gabus yang membantu berbagai aspek seperti pembenihan hingga membantu pemasaran dari komoditas tersebut.
Target lainnya dari BRSDM antara lain adalah menyelenggarakan pelatihan terhadap 25.200 warga.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) menyelenggarakan program pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terkait penanganan sampah laut.
"Program peningkatan kapasitas ini merupakan inisiasi dari KKP yang diajukan pada pertemuan APEC di Chile, pada tahun 2019," kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja.
Melalui program itu, ujar dia, diharapkan dapat membangun kapasitas secara global untuk memprediksi pergerakan sampah di laut dan memperkuat kerja sama kelembagaan di bidang kelautan dengan memberikan informasi berbasis web untuk memantau sampah di laut.
Hal tersebut, lanjutnya, juga sebagai wujud kepedulian Indonesia terhadap lingkungan laut dengan memberikan informasi dan metodologi mengenai pengawasan dan model kepada APEC dan ASEAN khususnya.
Baca juga: Penyuluh perikanan dituntut aktif sosialisasikan kebijakan KKP
Baca juga: Alasan KKP penyuluh perikanan agar ikuti arus era milenial
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
