KPU Kota Kupang gelar "Bincang Demokrasi" dorong partisipasi pemilih

"Sangat disayangkan bila anda sendiri tidak terlibat dalam proses yang menentukan nasib anda, seperti anda menyerahkan masa depan untuk ditentukan dan diputuskan oleh orang lain," kata Alfridus menambahkan.

Kupang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, menggelar "Bincang Demokrasi' untuk mendorong partisipasi aktif pemilih di daerah itu dalam setiap momentum pemilu.

Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana (Undana) Alfridus Dari mengatakan, demokrasi menuntut kesadaran politik warga negara yang partisipatif.

Partisipatif ini penting sebab apa yang terjadi dalam proses demokrasi itulah yang menentukan nasib warga negara, katanya menjelaskan.

"Sangat disayangkan bila anda sendiri tidak terlibat dalam proses yang menentukan nasib anda, seperti anda menyerahkan masa depan untuk ditentukan dan diputuskan oleh orang lain," kata Alfridus menambahkan.
Baca juga: Keuskupan Kupang: Pakai isu SARA dan politik uang cara primitif

Pembicara lain, Zunaidin Harun, anggota KPU Kota Kupang Divisi Program dan Data mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong partisipatif pemilih yang dilakukan penyelenggara adalah menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurut Zunaidin, warga negara yang sudah punya hak pilih sangat diharapkan turut berpartisipasi, dalam penyusunan DPT dengan secara aktif memastikan diri sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan ditetapkan menjadi DPT.

Kondisi ini penting untuk meminimalisir risiko kekeliruan yang bisa saja terjadi pada saat pemutakhiran data pemilih oleh penyelenggara pemilu di tingkat bawah, katanya lagi.

Sedangkan anggota KPU Kota Kupang Wely Hayer menambahkan, ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Salah satunya ialah fenomena golput yang terjadi di masyarakat ketika ada pemilu/pilkada.

"Ada beberapa latar belakang yang mendorong munculnya fenomena golput. Orang bisa memilih golput karena alasan ideologis, politis, pragmatis atau bisa juga karena apatis terhadap situasi politik yang berkembang," katanya lagi.
Baca juga: Bawaslu NTT targetkan 600 relawan pengawas Pilkada

Meski demikian, lanjutnya, sebagai penyelenggara pemilu, KPU tetap berkonsentrasi menanamkan kesadaran warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Diskusi publik tersebut dihadiri puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undana.