Kongres, pengamat: Kontraproduktif Demokrat rekrut nama besar militer

Jakarta (ANTARA) - Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai Partai Demokrat akan menjadi kontraproduktif kalau merekrut nama besar purnawirawan sebagai salah satu pemegang tampuk kekuasaan partai pada kongres mendatang.

"Waktu Kongres sudah mendekat, merekrut nama besar menduduki jabatan besar justru akan kontraproduktif. Hal itu berpotensi memunculkan perdebatan dan instabilitas baru," kata Khoirul Umam di Jakarta, Sabtu.

Apalagi, kata Khoirul stabilitas parpol ke depannya akan terganggu kalau nama baru tersebut malah langsung menempati posisi pucuk pimpinan, yakni sebagai ketua umum.

"Sebab, posisi ketum mensyaratkan kuatnya legitimasi dan dukungan dari kader," ucapnya.

Nama baru umumnya tidak pernah ikut berjuang membesarkan nama dan memenangkan partai. Kalau yang tidak berkeringat mendapatkan posisi strategis, maka menurut dia kader di akar rumput akan mempertanyakan langkah kontroversial tersebut.

Selain itu, Khoirul menilai pemimpin muda di internal partai yang kini mulai tampil justru berpotensi besar untuk meningkatkan "political engagement", hal itu karena basis pemilih milenial hingga 2030 akan terus mendominasi komposisi pemilih nasional.

"Patut dipahami juga, perilaku politik pemilih cenderung menghendaki yang baru, bukan stok lama yang justru tidak mendorong proses regenerasi," kata dia.

Partai politik memang perlu nama besar dari kalangan militer berada dalam lingkaran mereka untuk mengimbangi kekuatan politik partai lain, namun menurut dia, perekrutannya harus melalui jalur kaderisasi.

"Rekutmen bagus, tetapi tidak dengan serta merta melompati jenjang kaderisasi para kader yang dianggap telah berjuang membesarnya partai mereka. Intinya, kaderisasi secara sehat itu penting untuk kesehatan organisasi dan masa depan partai politik," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan waktu pelaksanaan Kongres Partai Demokrat paling lambat akan dilaksanakan pada Mei 2020 dan tidak ada rapat kerja nasional (rakernas) sebelum kongres.

Menurut dia, kalau pelaksanaan Kongres Demokrat akan dipercepat, maka harus berdasarkan usulan DPD dan DPC seluruh Indonesia.

"Bisa saja jatuhnya KLB, kan hal-hal yang perlu ditanggapi misalnya meningkatkan konsolidasi menghadapi pilkada. Itu kan juga urgen," katanya.

Baca juga: Demokrat NTT usung AHY di kongres 2020

Baca juga: SBY amanatkan Kongres Demokrat tetap digelar tahun 2020

Baca juga: Demokrat Depok tolak wacana kongres luar biasa