Menpan-RB beri kuliah umum Reformasi Birokrasi di Manokwari

Perombakan eselon tidak merubah pendapatan. Sesuai instruksi presiden teman-teman yang kena dampak perombakan penghasilan harus tetap bahkan lebih tinggi

Manokwari (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memberikan kuliah umum bagi mahasiswa lima perguruan tinggi di Manokwari, Papua Barat, Jumat.

Kuliah umum yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni Manokwari dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mah-Eisa Manokwari tersebut bertema "Reformasi Birokrasi di Indonesia". Selain mahasiswa, dosen dan ASN serta pejabat Pemprov Papua Barat pun hadir pada kegiatan tersebut.

Selain STIH Bintuni-Manokwari dan STIH Mah-Eisa, mahasiswa yang hadir pada kegiatan tersebut masing-masing dari STIH Manokwari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah, STMIK Kreatindo serta Universitas Papua (Unipa) Manokwari.

Tjahjo Kumolo pada kesempatan itu mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berfikir jauh kedepan untuk mewujudkan Indonesia maju. Indonesia negara kepulauan yang luas. harus di atur secara baik. maka pejabat dan birokrasi harus diubah.

Salah satu upaya yang hendak ditempuh presiden dalam reformasi birokrasi yakni penghapusan eselon III dan IV, selanjutnya akan diisi dengan pejabat fungsional. Itu dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi sehingga layanan berlangsung lebih cepat.

"Kita ingin masyarakat buat sertifikat, KTP dan dokumen kependudukan yang lain mudah dan cepat, termasuk urus SIM, STNK, layanan di rumah sakit, dinas-dinas juga urusan terkait perizinan dan investasi," tutur Menpan-RB.

Berangkat dari kebijakan tersebut, lanjut Tjahjo, ia telah memangkas 141 jabatan struktural pada tinggal eselon III dan IV di Kemenpan-RB. Hal itu cukup memakan waktu 1 setengah bulan dan tidak terjadi masalah hingga saat ini.

"Perombakan eselon tidak merubah pendapatan. Sesuai instruksi presiden teman-teman yang kena dampak perombakan penghasilan harus tetap bahkan lebih tinggi," ucapnya.

Melalui kebijakan ini, lanjut Kumolo, Jokowi ingin kinerja ASN meningkat, birokrasi lebih sederhana, termasuk di daerah.

"Apalagi Papua barat inikan ada kawasan ekonomi juga termasuk tujuan wisata nasional maupun internasional. Dengan birokrasi yang sederhana semua sektor diharapkan mudah bergerak dan masyarakat lebih sejahtera," ujarnya.