"Satu dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dua dari Kementerian Keuangan. Sedang proses, mudah-mudahan segera selesai," ujar Erick Thohir usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan Kementerian BUMN terus berupaya untuk menyelesaikan pembayaran klaim nasabah Asuransi Jiwasraya yang diharapkan bisa dilakukan pada Maret 2020 mendatang.
Baca juga: Wamen BUMN sebut sumber dana pembayaran Jiwasraya dalam proses diskusi
Sebelumnya, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hexana Tri Sasongko menyampaikan bahwa BUMN yang dipimpinnya tengah menyusun skema penyehatan perusahaan yang akan disampaikan kepada Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR.
"Kami sedang susun skema final untuk penyehatan, yang jelas kami pakai konsultan, pakai business modelling, kami punya simulasi,” ujar Hexana saat rehat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Sementara itu, Anggota Panitia Kerja (Panja) Asuransi Jiwasraya Komisi VI DPR Andre Rosiade menyebut bahwa mulai ada titik terang untuk keputusan yang akan diambil terkait penyelesaian kasus yang terjadi pada Asuransi Jiwasraya.
Baca juga: Cegah risiko sistemik Jiwasraya, BUMN upayakan pelunasan klaim nasabah
"Panja Jiwasraya Komisi VI on the track. Penanganan dan titik terang opsi ini sudah mulai kelihatan, termasuk kepastian pembayaran nasabah. Akhir Maret sudah mulai dibayar," kata Andre.
Menurut Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, terdapat beberapa pilihan keputusan yang telah dibahas dalam Panja Jiwasraya bersama pihak-pihak terkait. Beberapa pilihan tersebut termasuk apakah BUMN asuransi ini akan terus ada atau akan dilikuidasi.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
