"DPR harus ikut mendukung budgeting atau anggaran yang terkait penanggulangan wabah menular ini harus diprioritaskan," kata anggota komisi dewan yang mengurus masalah kesehatan dan ketenagakerjaan itu dalam diskusi tentang corona yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis.
Menurut dia, dana Rp7,5 miliar untuk penyakit menular dalam anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan tidak cukup untuk melindungi 260 juta rakyat Indonesia.
Pendanaan selama ini dalam rangkaian pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China menggunakan dana siap pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Akan tetapi, kata politikus PAN itu, dana siap pakai tersebut tidak seharusnya menjadi tempat bergantung jika terjadi kejadian luar biasa, seperti penyebaran penyakit menular seperti COVID-19.
Dana itu memang harus selalu siaga jika terjadi bencana lain, seperti banjir, gunung meletus, dan kebakaran hutan.
Baca juga: Luhut sebut investasi dari China tertunda akibat virus corona
Sebelumnya, wabah penyakit baru yang disebabkan oleh virus corona muncul pada akhir 2019. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, China dan sampai saat ini per Kamis (20/2) telah menginfeksi 75.727 orang di 26 negara dengan 74.578 terjadi di daratan China.
Total 2.129 orang meninggal karena penyakit tersebut dan 16.526 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah menjalani perawatan.
Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki kasus positif COVID-19, meski terdapat 104 spesimen sudah diperiksa dengan hasil 102 kasus adalah negatif.
Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng M. Faqih, Indonesia sudah memiliki alat pendeteksi yang terakreditasi oleh World Health Organization (WHO) yaitu PCR.
Tidak hanya COVID-19, alat itu bisa mendeteksi jenis corona lain yang dapat menyebabkan SARS dan MERS.
"Artinya jika dinyatakan positif oleh PCR itu salah satu keluarganya corona virus terdeteksi, meskipun tidak spesifik COVID-19. Artinya jika dinyatakan negatif di PCR berarti semua keluarganya corona virus tidak ada," kata dia dalam diskusi yang diselenggarakan Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) itu.
Baca juga: IDI minta pemerintah umumkan kondisi kasus negatif COVID-19
Baca juga: KBRI: Terdapat 84 kasus COVID-19 di Singapura
Baca juga: KRI dr Soeharso disiapkan sebagai opsi penjemputan WNI di Jepang
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020
