Menkeu pastikan kebijakan stimulus belanja dukung penguatan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya kebijakan stimulus melalui akselerasi belanja produktif maupun pemberian insentif yang dapat mendukung penguatan ekonomi nasional.

Sri Mulyani saat jumpa pers perkembangan APBN 2020 di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa kebijakan ini penting dalam menghadapi kondisi global dengan ancaman baru yaitu penyebaran virus corona.

"Stimulus yang akan dilakukan antara lain melalui percepatan belanja yang mendorong padat karya dan stimulus belanja," katanya.

Ia menjelaskan percepatan belanja yang mendorong sektor padat karya antara lain dengan mempercepat pencairan belanja modal dan bantuan sosial.

Per Januari 2020, realisasi belanja modal sudah mencapai Rp1,86 triliun atau tumbuh 12,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

"Percepatan ini karena adanya percepatan penetapan pejabat perbendaharaan negara, percepatan pelaksanaan tender dan percepatan revisi serta pencairan anggaran strategis," ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan bantuan sosial didukung penyaluran Program Keluarga Harapan untuk 9,02 juta rumah tangga sebesar Rp7,06 triliun dan Program Kartu Sembako kepada 15,05 juta rumah tangga sebesar Rp7,06 triliun.

Selain itu, terdapat program peningkatan kualitas SDM yang hingga akhir Januari 2020 telah disalurkan kepada 2.382 mahasiswa dan 66.952 siswa dengan alokasi Rp100,3 miliar.

"Di bidang kesehatan terdapat percepatan pencairan penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional pada Februari, Maret dan April yang sudah disalurkan sebesar Rp12 triliun," katanya.

Selain itu, percepatan belanja juga mencakup peningkatan pelaksanaan kegiatan dana desa sejak awal tahun untuk menciptakan kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja.

Selanjutnya, Sri Mulyani juga memaparkan sejumlah stimulus baru yang akan diberikan pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian di 2020.

Stimulus belanja itu diantaranya pemberian Kartu Sembako yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyiapkan kebutuhan tambahan anggaran Rp3,8 triliun.

Kebijakan lainnya adalah pemberian subsidi bunga perumahan untuk memperluas sasaran subsidi bunga perumahan menjadi sekitar 224 ribu unit rumah dengan alokasi Rp1,5 triliun pada 2021.

Kepada masyarakat berpenghasilan menengah, pemerintah ingin memberikan insentif pada sektor pariwisata, yaitu kepada agen perjalanan dan tenaga pemasaran pariwisata.

"Untuk sektor pariwisata, pemerintah segera memfinalkan penghitungan untuk insentif dalam bentuk diskon kepada penumpang yang ingin menuju tujuan wisata," kata Sri Mulyani.

Stimulus lainnya, adalah Kartu Pra Kerja yang ditujukan bagi pencari kerja, yang rencananya diberikan sebanyak dua juta kartu dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 juta.

Pemberian kartu ini akan didukung dengan digitalisasi pelatihan berbasis demand serta program pelatihan berbasis skill dan re-skill yang memadai.

"Ini akan segera diluncurkan dan kita tentu berharap bahwa Rp10 triliun anggaran untuk dua juta kartu pra kerja segera bisa diimplementasikan," ujarnya.