DPR minta Freeport jelaskan asal biaya pembangunan smelter

Ini harus diserahkan nanti secara jelas jadi tahu berapa beban yang diemban oleh pemegang saham

Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR meminta kepada PT Freeport Indonesia untuk bisa memberikan kejelasan asal muasal pinjaman bank atas biaya pembangunan smelter.

"Ini harus diserahkan nanti secara jelas jadi tahu berapa beban yang diemban oleh pemegang saham," kata Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno saat RDPU dengan PT Freeport Indonesia di Komplek DPR, Jakarta, Rabu.

Selain itu, komisi juga meminta kepada PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan jumlah karyawan, khususnya warga asli Papua untuk bisa berkesempatan bekerja di perusahaan tambang emas tersebut.

Kearifan lokal juga diminta untuk dijaga serta dilestarikan oleh PTFI dalam rangka membina hubungan dengan masyarakat.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun smelter di Jawa Timur, sekitar 3 miliar dolar AS.

Untuk membangun smelter terbesar di dunia pada 2020 itu, PT Freeport Indonesia akan merogoh kocek sebesar 600 juta dolar AS hanya untuk tahap awal ini.

"Tahun ini 600 juta dolar belanja dan tahun depan 1 miliar dolar AS. Jadi tahun ini dan tahun depan besar," kata Tony Wenas usai RDPU.

Smelter tersebut akan ditargetkan mulai tahap konstruksi pada Agustus 2020, sedangkan hingga saat ini masih dalam proses pemadatan tanah, sebab lahan pembangunan smelter di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur merupakan bekas tambak atau memiliki kandungan air yang cukup tinggi.

Total investasi sendiri biaya pembangunan nyaris menyentuh angka 3 miliar dolar AS, dengan dana pinjaman berasal dari bank luar negeri dan dalam negeri. Sebanyak 15 bank atau lembaga penyedia modal sudah menyatakan dukungan atas proyek tersebut. Freeport akan menjaminkan aset perusahaan.

Namun ia belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai skema peminjaman modal tersebut.