Alasan warga menolak hal itu mungkin karena ada dampak sosial jugaSarilamak, (ANTARA) - Warga Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, meminta agar pembangunan jalan tol Trans Sumatera di wilayah itu tidak melewati kawasan perumahan dan lahan produktif pertanian.
"Pada pertemuan yang dilakukan antara pihak perencana pembangunan dengan masyarakat, kami telah menyampaikan sikap penolakan, karena di nagari ini jalan tol akan melewati 30 rumah dengan 90 KK," kata tokoh masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang Jasriman di Sarilamak, Rabu.
Ia mengatakan Nagari Koto Baru Simalanggang juga telah menyurati pihak-pihak terkait untuk penyampaian penolakan tersebut.
"Kami berharap pembangunan jalan tol dipindahkan pada daerah yang tidak padat penduduk dan lahan yang tidak produktif, karena jika akan tetap dipaksakan pembangunan jalan tol tersebut akan menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Tidak hanya Nagari Koto Baru Simalanggang, nagari lainnya yang menyampaikan penolakan yakni Nagari Taeh Baruah.
Pejabat Sementara Pemerintahan Nagari Taeh Baruah, Hasrul, mengakui warganya telah menyampaikan surat penolakan terkait rencana pembangunan jalan tol seksi IV Payakumbuh-Pangkalan.
"Kebetulan saya pejabat sementara di sini, tapi sebelum saya pelantikan memang sudah dilakukan rapat terkait hal itu, dan warga sepakat untuk menolak rencana pembangunan jalan tol itu," kata dia.
Penolakan yang disampaikan warga karena beberapa alasan, seperti lokasi yang akan dilewati adalah lahan pertanian produktif milik warga yang sebagian tanahnya merupakan tanah ulayat ataupun tanah kaum. Selain itu juga sejumlah rumah warga akan dilewati.
"Berdasarkan absen yang ada pada pertemuan itu ada sekitar 20 rumah dan 20 KK yang menolak. Surat penolakan sudah disampaikan semenjak November atau Desember 2019," terangnya.
Sementara itu, Camat Kecamatan Payakumbuh Syaiful mengakui terkait adanya penolakan warga dari Nagari Taeh Baruah dan Nagari Simalanggang.
"Alasan warga menolak hal itu mungkin karena ada dampak sosial juga. Tapi kalau masyarakat yang terdampak langsung, ada yang menolak dan ada juga yang mendukung," kata dia.
Menyikapi hal itu pihak kecamatan dan nagari terus berusaha menjelaskan kepada masyarakat terkait pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang merupakan program strategis nasional.
"Tentunya pihak-pihak di atas yang lebih punya peran penuh untuk menjelaskan ke masyarakat. Seperti kami di kecamatan dan nagari membantu untuk menjalankan program tersebut," katanya.
Ia mengakui pihak kecamatan sudah menerima surat penolakan dari warga yang dimasukkan pada akhir tahun lalu. Surat itu juga dikirimkan ke pihak kabupaten.
"Surat penolakan sudah masuk ke pihak kecamatan, namun surat tersebut belum mewakili suara dari seluruh masyarakat di kenagarian," kata dia.
Terpisah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Limapuluh Kota Yunire Yunirman menyebutkan saat ini tengah dilakukan kembali pemetaan lokasi yang akan dilewati pembangunan jalan tol.
"Kami berharap masyarakat dapat mendukung program nasional ini. Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyukseskan program nasional ini," ujarnya.
Baca juga: Per 2 Januari 2020, 1,2 juta lebih kendaraan masuk Tol Trans-Sumatera
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
