Warga Bengkalis demo ke Polda Riau tuntut proses hukum Plt Bupati

Dalam demo, di Pekanbaru, Selasa siang, massa dari berbagai daerah di pesisir Riau itu menuntut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau bersikap tegas terhadap Muhammad yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi

Pekanbaru (ANTARA) - Seribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bengkalis melakukan demonstrasi di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menuntut proses hukum Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis Muhammad.

Dalam demo, di Pekanbaru, Selasa siang, massa dari berbagai daerah di pesisir Riau itu menuntut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau bersikap tegas terhadap Muhammad yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek transmisi PDAM senilai Rp3,4 miliar.

Apalagi, Muhammad sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Massa yang mengenakan ikat kepala merah, membawa spanduk tuntutan dan pengeras suara, meminta Polda Riau agar tidak tunduk pada intervensi apa pun dan segera melengkapi berkas-berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

"Kami tak mau di negeri kami banyak korupsi. Kami tak mau dipimpin tersangka korupsi," ujar Iwan Saputra, salah satu orator yang disambut teriakan dukungan dari massa.

Unjuk rasa yang dilakukan ribuan orang yang berangkat dari Bengkalis ke Pekanbaru menggunakan puluhan bus itu merupakan yang kedua kalinya di Pekanbaru. Sebelumnya, aksi serupa juga digelar pada pekan lalu saat kunjungan Kapolri dan Panglima TNI.

Iwan Saputra mengultimatum bila tuntutan itu tidak dipenuhi, maka mereka akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. "Kalau hari ini yang hadir seribu, maka kita bisa hadir dengan jumlah lebih banyak. Dua ribu, tiga ribu," ujarnya lagi.

Menanggapi tuntutan itu, salah seorang perwakilan penyidik Polda Riau memastikan penyidikan perkara Muhammad dilakukan dengan profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan. "Kami melaksanakan penegakan hukum dengan tidak melanggar hukum serta sesuai prosedur dan secepat mungkin," katanya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau sebelumnya menetapkan status tersangka atas Muhammad, Wakil Bupati Bengkalis yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bengkalis usai Amril Mukminin ditahan KPK.

Tetapi, status tersangka Muhammad tidak disampaikan oleh Polda Riau, melainkan dari pernyataan Kejaksaan Tinggi Riau yang telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nama Muhammad pada 3 Februari 2020 lalu.
Baca juga: KPK tetapkan 10 tersangka baru kasus korupsi proyek jalan Bengkalis

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada pertengahan 2019 menjatuhkan vonis bagi tiga terdakwa dugaan korupsi pipa transmisi di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Ketiga terdakwa adalah Direktur PT Panatori Raja, Sabar Stevanus P Simalongo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Edi Mufti BE, dan konsultan pengawas proyek, Syahrizal Taher. Hakim menyebut, ketiganya merugikan negara Rp2,6 miliar lebih.

Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Sabar Stevanus P Simalongo dan Edi Mufti dengan penjara selama 5 tahun. Keduanya juga dihukum membayar denda masing-masing Rp200 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

Sabar Stefanus P Simalongo dijatuhi hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara Rp35 juta yang sudah dititipkan ke kejaksaan.
Baca juga: Geledah rumah Bupati Bengkalis di Pekanbaru, KPK sita dokumen

Sedangkan, Syahrizal Taher divonis hakim dengan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp200 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

Dalam nota dakwaannya JPU menyebutkan, perbuatan para terdakwa dilakukan pada tahun 2013 di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau. Pada dinas itu terdapat paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PE 100 DN 500 mm dengan anggaran sebesar Rp3.836.545.000 yang bersumber dari APBD Riau.

Ketika itu Muhammad bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran SF Harianto. Pada saat lelang diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013 hingga 21 Mei 2013 melalui website LPSE Riau www.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp3.828.770.000.

Saat lelang dimulai, saksi Harris Anggara alias Lion Tjai selaku Direktur PT Cipta Karya Bangun Nusa mengaku sebagai supplier pipa dari Medan dan memakai tiga perusahaan untuk mengikuti lelang, yakni PT Panotari Raja, PT Harry Graha Karya, dan PT Andry Karya Cipta.

Dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan. Terdapat kesamaan dukungan teknis barang/spesifikasi teknik yang ditawarkan antara dokumen ketiga perusahaan fiktif.

Terdakwa Sabar Stefanus P Simalongo bersama Harris Anggara secara leluasa melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 secara tidak benar. Pipa transmisi yang dipasang tidak sesuai dengan SNI Nomor 4829.2:2012 maupun SNI Nomor 06-4829-2005, berarti material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu.

Pengujian terhadap kekuatan hidrostatik pipa selama 65 jam pada suhu 80 derajat celsius, tetapi pada saat dilakukan pengujian yaitu pada jam ke 36.24, pipa yang diuji tersebut pecah. Selain itu, pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 telah terjadi keterlambatan 28 hari kerja.

Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan. Namun hal itu tidak dilakukan Dinas PU Riau. Diduga, Dinas PU Riau merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan pekerjaan oleh CV Safta Ekatama Konsultan yang dilaksanakan terdakwa Syahrizal Taher dengan nilai Rp114.981.818, belum dipotong pajak 10 persen. Laporan dibuat secara tidak benar. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp2.639.090.623.