Pemprov Babel tandatangani 38 paket pekerjaan senilai Rp237,440 miliar

Semoga pelaksanaan paket pekerjaan tahun ini berjalan baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya senang sekali karena Kejati juga bisa memberi pengarahan agar kita bersama mengawal pelaksanaan pekerjaan tahun ini

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama mitra menandatangani 38 paket pekerjaan senilai Rp237,440 miliar, sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran pembangunan di daerah itu.

"Saya meminta para mitra menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati, agar hasil pekerjaan lebih baik dan tidak timbul permasalahan," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Selasa.

Ia juga meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk tidak menunda pekerjaan seperti penginputan data aset. Jika sudah ada harus segera diinput agar pekerjaan tersebut tidak menumpuk.

"Semoga pelaksanaan paket pekerjaan tahun ini berjalan baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya senang sekali karena Kejati juga bisa memberi pengarahan agar kita bersama mengawal pelaksanaan pekerjaan tahun ini," ujarnya.

Perwakilan Biro Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Babel, Kurniawan mengatakan total paket pekerjaan yang sudah tayang tahun ini sebanyak 179 paket, namun yang diseremonial ini hanya 38 paket dengan total anggaran Rp237,440 miliar.

"Tender proyek sudah berjalan sejak Desember 2019 dengan harapan pekerjaan selesai sesuai waktu yang disepakati," katanya.

Ia mengatakan sebanyak 38 paket yang ditandatangani bersama terdiri dari 27 paket dari Dinas PUPR, 7 Paket dari Dinas Kesehatan Babel, pekerjaan Rs.Jiwa dan RSUP Ir.Soekarno, 2 paket dari dari Sekretariat daerah (Setda) Babel, 1 paket Dinas Pemuda dan Olahraga dan 1 paket Dinas Pendidikan Babel.

"Jika dibandingkan dengan tahun kemarin, tahun ini ada banyak paket pekerjaan, seperti di Dinas PUPR yang tahun lalu hanya dua puluhan paket, tahun ini lebih banyak dan ada dari Dinas lain juga," ujarnya.

Ia berharap, semua paket yang sudah disetujui dapat segera dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan agar selesai tepat waktu, karena tender pekerjaan sudah dilakukan sejak Desember 2019.

"Selama ini kendala hanya ada di dokumen pelaksanaan rencana yang sering terlambat. Semoga semua yang sudah disepakati berjalan baik," ujarnya.