Ketua DPRD Siak, Azmi, yang langsung ikut sidak menjelaskan ada surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa perusahaan wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pencegahan karhutla. Apabila tidak ada, maka pihaknya akan merekomendasikan pencabutan izin lahan ke KLHK dan Presiden.
"Pertama dilakukan di perusahaan PT TKWL Kebun Bungaraya, nanti juga ke perusahaan lain. Melihat seperti embung berapa dan sumber air dari mana, menara api, regu pemadam, dan peralatan lainnya," katanya.
Dikatakannya, bahwa Riau adalah fokus untuk darurat karhutla karena memiliki potensi titik api cukup besar. Olehnya, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI sudah datang ke Riau agar tak ada lagi kebakaran dari perusahaan dan pemilik lahan.
Sujarwo mengatakan PT TKWL ini satu dari 33 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kabupaten Siak.
Dalam sidak itu juga dihadiri Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Siak, Ardayani.
PT TKWL sendiri terdiri dari perkebunan dan pabrik dengan luas 7.094 hektare dengan 3.380 hektare lahan yang ditanami.
"Sebagian tidak boleh ditanami karena merupakan daerah resapan air, tapi punya kewajiban menjaga lahan," sebutnya.
Sementara itu, Manajer PT TKWL, Hasman Hasby mengklaim pihaknya sudah berkomitmen melengkapi sarpras karhutla. Semua item katanya sudah lengkap, bahkan ada yang dilebihkan untuk mengantisipasi kerusakan.
"Kita juga melatih tim agar lebih gesit melakukan pemadaman, berjumlah 45 orang. Tak hanya lahan perusahaan, radius 1-5 kilometer di luar Hak Guna Usaha juga kita bantu padamkan," ujarnya.
Sementara Camat Bungaraya, Amin Soimin berharap arahan DPRD Siak ditindaklanjuti oleh perusahaan. Juga instruksi Presiden untuk melengkapi sarpras agar Riau bebas asap.
Baca juga: Sam Bimbo berbicara kebakaran hutan dan lahan di Siak
Baca juga: Helikopter bom air turut padamkan kebakaran lahan di Siak
Baca juga: 10 embung dibuat untuk antisipasi kebakaran lahan di Siak
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2020
