Bima Arya: Keputusan oposisi atau koalisi di rakernas

Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menegaskan keputusan partai untuk memilih menjadi oposisi atau masuk ke koalisi pemerintah bakal ditentukan dalam rapat kerja nasional.

"Kelihatannya nanti ketika rakernas. ketika rakernas, nanti akan ada penegasan sikap partai," kata Bima Arya usai diskusi "Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin" di Jakarta, Minggu.

Setelah kepengurusan baru DPP PAN dibentuk, kata dia, akan diputuskan arah partai, termasuk sikap untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi di pemerintahan.

Ditanya maksud statemen Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa PAN berada di tengah tetapi sedikit ke kanan, Bima berpendapat bahwa partai memang harus bersikap tegas.

"Menurut saya harus lebih tegas memang, ya. Posisinya, di dalam atau di luar. Kalau saya melihatnya jangan ada lagi posisi yang nanggung atau grey area," tegas mantan Wakil Ketua Umum PAN itu.

Pilihannya hanya ada dua, kata Wali Kota Bogor tersebut, yakni menjadi oposisi atau bergabung ke koalisi untuk betul-betul menjalankan program pemerintah.

Akan tetapi, Bima merasa tahu diri jika PAN tidak masuk dalam gerbong koalisi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin sehingga harus bisa menempatkan diri secara baik.

"Ketika undangan belum datang, kami tidak akan menawarkan. Akan tetapi, ketika undangan itu datang dan ada ruang politik, pasti akan kami diskusikan secara internal dengan terbuka," katanya.

Ditanya waktu pelaksanaan rakernas, Bima mengaku belum ditentukan sebab Zulkifli Hasan diberikan kesempatan sekitar 30 hari untuk menyusun kepengurusan melalui pelaksanaan rakernas.

"Saya kira bisa lebih cepat, ya, 1—2 minggu saya kira sudah ada susunan DPP-nya, sekarang sedang disusun oleh para tokoh. Bang Hatta, Bang Asman sedang menyusun itu. Bang Zul adalah ketua tim formatur," katanya.

PAN telah melaksanakan Kongres V di Kendari, Sulawesi Tenggara, 10—12 Februari 2020, dan telah menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum periode 2020—2025.