Pekerja Indonesia di Sarawak nikmati layanan KB dari pemerintah

Kuching, Sarawak (ANTARA) - Perempuan-perempuan Indonesia yang bekerja di satu perkebunan kelapa sawit di wilayah Sarawak, Malaysia, menikmati pelayanan kontrasepsi dari pemerintah dalam kegiatan bakti sosial pelayanan program Keluarga Berencana (KB) di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Parmi (30) bersama perempuan Indonesia lain yang bekerja di Tradewinds Plantations Berhard di Simunjan, Sarawak, mendapatkan pelayanan KB dalam kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat, KJRI di Kuching, dan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kalimantan Barat tersebut.

Pada Minggu pagi, dia menceritakan pengalamannya memanfaatkan pelayanan KB dalam kegiatan bakti sosial tersebut.

"Kami cerita-cerita, tahu-tahu sudah terpasang, tidak terasa sama sekali," kata Parmi, yang kini menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim (Intrauterine Device/IUD).

Perempuan asal Bojonegoro yang sehari-hari bekerja sebagai penabur pupuk di ladang kelapa sawit itu dalam enam tahun terakhir menggunakan alat kontrasepsi berupa pil. Namun pil kontrasepsi yang dia gunakan setelah anak keduanya lahir membuat berat badannya naik drastis.

"Padahal dulu tidak segini, sejak minum pil, badan semakin besar. Kerja saya lumayan berat, tapi tetap saja tidak turun-turun," katanya.

Setelah berkonsultasi dengan Kepala Subdirektorat Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat dr Nia Reviani MAPS, Parmi memutuskan untuk menggunakan IUD.

Nia Reviani menjelaskan bahwa alat kontrasepsi seperti suntik dan pil memang dapat mempengaruhi kerja hormonal penggunanya.

"Pilihan yang paling tepat memang metode kontrasepsi jangka panjang," kata dia.

Parmi, yang sebelumnya kadang harus mengandalkan bantuan dari pekerja asal Indonesia yang pulang ke Tanah Air untuk mendapatkan pil kontrasepsi, bersyukur bisa mendapatkan pelayanan KB dari pemerintah.

"Kalau pasang di sini (Malaysia) mahal juga," katanya, menambahkan, setidaknya membutuhkan biaya sekitar seribu ringgit Malaysia atau lebih dari Rp3 juta untuk bisa menggunakan alat kontrasepsi IUD di Negeri Jiran.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, yang hadir dalam kegiatan bakti sosial pelayanan KB di Sarawak, mengatakan bahwa program pelayanan KB di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia akan dilakukan secara berkelanjutan.

"Jadi akan terus berkelanjutan, sebagai bentuk kehadiran negara bagi warga negara dimanapun berada," katanya.

Baca juga:
BKKBN Kalbar beri pelayanan KB gratis kepada warga perbatasan
BKKBN tingkatkan pelayanan KB di wilayah perbatasan