Pengembangan wisata sebaiknya nggak hanya dihitung secara kuantitatif, tetapi perlu ditingkatkan juga kualitasnyaJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI dari PKB, Marwan Jafar menilai, upaya penguatan sektor pariwisata di tanah air, memerlukan dukungan infrastruktur komprehensif agar target kunjungan 20 juta wisatawan dan perolehan devisa Rp240 triliun serta penciptaan lapangan kerja 13 juta orang, dapat terus dilanjutkan.
"Beberapa tahun terakhir, pemerintah makin menyadari peran strategis buat menggenjot potensi raksasa sektor pariwisata. Untuk itu, diperlukan dukungan infrastruktur komprehensif seperti jalan, pelabuhan dan bandara," katanya menjawab pers di Jakarta, Jumat malam.
Ia memberikan contoh, pembangunan bandara di Bali Utara akan sangat strategis karena Bandara Ngurah Rai lama, kapasitasnya sudah berlebih dan sesak, termasuk pembangunan Pelabuhan Benoa Bali bertaraf internasional akan sangat membantu arus kelancaran barang dan jasa dan aspek ekowisata.
"Saya mendukung penuh kedua pembangunan infrastruktur itu," ujarnya.
Marwan yang mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI ini menambahkan, kedua pembangunan tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah setempat. Karena keduanya telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, maka koordinasi antar pihak mesti maksimal buat menghindari tumpang-tindih kewenangan hingga operasional nanti.
Ia juga meyakini, tingkat kunjungan wisatawan domestik atau nusantara maupun wisatawan mancanegara bakal meningkat signifikan dengan selesainya kedua infrastruktur transportasi vital tersebut.
Maksudnya, kata dia, pemerintah yang pernah menargetkan kunjungan 20 juta orang wisatawan, perolehan devisa menjadi Rp240 triliun dan penciptaan lapangan kerja 13 juta orang, tetap harus dilanjutkan sembari mengoreksinya.
Ia memberikan contoh, antara lain dengan mengoptimalkan kunjungan wisatawan domestik, menyusul menurunnya turis asing karena dampak wabah Corona.
Menurut dia, pembangunan berbagai infrastruktur dan peningkatan keahlian sumber daya manusia di sejumlah BUMN perhubungan serta pengelola bandara dan pelabuhan merupakan prasyarat utama buat mengembangkan sektor pariwisata.
Ia menyebut, data hasil penelitian anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia antara lain menyebutkan, dalam beberapa hal pemerintah belum konsisten mengundang investor lokal.
Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten, misalnya, pemerintah daerah belum mendukung pengembangan Tanjung Lesung sebagai KEK karena investor kesulitan dalam perizinan. Sedangkan kalangan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia meyakini, lima tahun mendatang, pariwisata dapat menjadi penyumbang devisa nomor satu bagi Indonesia.
Dicontohkan, sumbangan sektor pariwisata di Thailand terhadap produk domestik bruto saja mencapai 20 persen. Malaysia dan Korsel juga sudah sangat menggencarkan pariwisatanya.
"Pengembangan wisata sebaiknya nggak hanya dihitung secara kuantitatif, tetapi perlu ditingkatkan juga kualitasnya," katanya.
Mantan Menteri Desa-PDTT ini menyarankan agar target nasional tadi mesti dijabarkan menjadi langkah berbeda-beda di tiap daerah karena di mata sejumlah daerah, menjaring wisatawan domestik lebih penting daripada wisatawan asing di luar momentum Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta hari libur.
Pemerintah pada 2020 memproyeksikan peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang menjadi sebesar Rp7,1 triliun dari 2019 senilai Rp1,7 triliun.
Baca juga: Anggota DPR desak SDM pariwisata dibenahi agar lebih profesional
Baca juga: Erick Thohir dukung pengembangan Pelabuhan Benoa untuk pariwisata
Baca juga: RI berpotensi kehilangan 2,8 miliar dolar dari turunnya wisman China
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
