BNPB dukung lintas institusi tangani COVID-19

Beberapa hal yang dilakukan BNPB antara lain dukungan logistik dan sumber daya lain seperti saat pemulangan warga negara Indonesia dari Tiongkok.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan pihaknya memberikan dukungan kepada kementerian dan lembaga dalam penanganan virus corona atau COVID-19.

"Berbagai upaya yang dilakukan BNPB berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, salah satunya pada konteks bencana nonalam berupa wabah penyakit," kata Agus melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Agus mengatakan BNPB memonitor sesuai kapasitas yang dimiliki sejak COVID-19 merebak di Tiongkok pada awal Januari 2020.

Beberapa hal yang dilakukan BNPB antara lain dukungan logistik dan sumber daya lain seperti saat pemulangan warga negara Indonesia dari Tiongkok, penyiapan fasilitas observasi di Pulau Natuna, hingga pemulangan warga negara Indonesia setelah masa observasi.

Dukungan logistik yang dilakukan BNPB antara lain berupa pengadaan masker N-95 yang bukan hanya untuk dikirimkan ke Tiongkok, melainkan juga untuk pasokan dalam negeri. Selain itu, BNPB juga membantu dalam pembentukan Satuan Tugas Antihoaks.

"BNPB juga membantu dalam penyiapan peralatan dan perlengkapan fasilitas observasi di Pulau Natuna berupa tenda lapangan, perlengkapan dan peralatan individu, toilet portabel, dan velbed," tuturnya.

Menurut Agus, BNPB juga memfasilitasi kepulangan warga negara Indonesia yang masa observasinya akan berakhir pada Sabtu (15/2) seperti transportasi, logistik, dan tiket kepulangan ke wilayah masing-masing.

"Meskipun tidak ada yang terdeteksi terpapar COVID-19, BNPB dan kementerian/lembaga terkait tetap waspada dan terus berkoordinasi mencari kesenjangan di lapangan untuk segera dievaluasi dan ditingkatkan, misalnya alat pelindung diri, rumah sakit rujukan, atau prosedur standar operasional penanganan darurat," katanya.

Dalam rapat koordinasi yang melibatkan lintas kementerian/lembaga, terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian masyarakat, yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh virus tersebut, disinformasi, dan kepabikan sosial.