Ambulans udara warga perbatasan RI-Malaysia anggarannya ditingkatkan

Untuk biaya operasionalnya, yakni ongkos pesawat gratis ditanggung pemerintah daerah

Nunukan (ANTARA) - Bupati Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Asmin Laura Hafid menyatakan bahwa pihaknya meningkatkan anggaran operasionalnya untuk kebutuhan ambulans udara dari Rp400 juta pada APBD Perubahan 2019 menjadi Rp800 juta pada APBD 2020.

"Untuk anggaran operasional ambulans udara kita naikkan menjadi Rp800 juta menggunakan dana APBD 2020. Tahun sebelumnya (2019) kita anggarkan Rp400 juta," katanya di Nunukan, Jumat.

Bupati Nunukan pada Kamis (13/2) meninjau Terminal Baru Pelabuhan Tunon Taka.

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia memiliki wilayah yang sulit dijangkau dengan jalur darat maupun laut.

Wilayah tersebut adalah Krayan yang berbatasan langsung dengan Negeri Sarawak, Malaysia, yang hanya bisa dijangkau dengan jalur udara.

Melihat kondisi wilayahnya itu, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid meningkatkan anggaran bagi kebutuhan ambulans udara itu.

Ia mengakui, program ini baru dianggarkan pada APBD Perubahan 2019 sehubungan tingginya kebutuhan masyarakat pada lima kecamatan di Krayan sehingga Pemkab Nunukan baru bisa menaikkan anggaran pada 2020 ini.

Menurut dia peningkatan anggaran operasional pada program ini bukan berarti jumlah warga yang mengalami sakit naik.

Sebab keberhasilan sebuah pos anggaran, khususnya pada sektor kesehatan, kata da, indikatornya dari menurunnya jumlah warga yang sakit.

"Peningkatan anggaran bukan berarti kita berhasil tapi diukur dari jumlah pasien yang menurun," katanya.

Ambulans udara ini memang mulai dirancang oleh Bupati Nunukan pada APBD Perubahan 2019. Tujuannya, memberikan layanan kesehatan prima bagi masyarakat di wilayan perbatasan negara.

Anggaran ini adalah untuk membantu meringankan biaya bagi masysrakat yang sakit dan membutuhkan rujukan ke rumah sakit yang memiliki sarana memadai.

Ambulans udara ini tidak terlepas dari komitmen Pemkab Nunukan mengantisipasi masyarakatnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.

"Untuk biaya operasionalnya, yakni ongkos pesawat gratis ditanggung pemerintah daerah," demikian Asmin Laura Hafid .