Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Resor Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama setempat siap menjadi proyek percontohan dalam penerapan tindakan serta program pencegahan dini radikalisme dan intoleransi.
"Pastinya kami siap, kami siap dari Grobogan sebagai pilot project karena kami di sini melihat bahwa toleransi umat beragama sangat luar biasa," kata Kapolres Grobogan AKBP Ronny Tri Prasetyo, di Grobogan, Jumat.
Baca juga: Wapres: Pemerintah antisipasi eks kombatan masuk ke Indonesia
Baca juga: Anggota MPR: Intoleransi akar utama radikalisme dan terorisme
Terkait dengan intoleransi dan radikalisme itu, Ronny mengatakan pihaknya melakukan berbagai langkah pencegahan, yang pertama dengan membentuk dan menjaga keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama sampai tingkat kecamatan.
Kemudian, melakukan pendekatan terhadap masyarakat mempererat antar umat beragama dengan berbagai kegiatan bersama, kunjungan rutin ke tokoh dan umat, serta melakukan pendataan dan pemantauan terhadap setiap pendatang baru.
"Untuk mengetahui latar belakang dari pendatang. Dan kami mendata secara keseluruhan sambil mengecek dari E-KTP yang ada," katanya
Selanjutnya untuk menanamkan semangat toleransi dan mencegah paparan paham radikal terhadap warga, khususnya generasi milenial, kepolisian setempat gencar memberikan sosialisasi serta pendidikan ke sekolah-sekolah, dan juga menginisiasi pembentukan generasi muda lintas agama.
"Setiap kegiatan, acara, mengajak para pemuda kita untuk menjalin toleransi umat beragama. Dengan adanya itu maka paham radikalisme yang ada dan akan masuk di semua sektor akan dapat kita cegah," ucap Ronny.
Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Grobogan, Muhammad Toha Karim Amrullah menambahkan kabupaten itu membentuk FKUB sampai ke tingkat kecamatan tujuannya agar dapat memberikan penanganan dan langkah antisipasi lebih cepat kalau muncul bibit konflik SARA.
"Ya kita lebih segera bisa tahu kondisi di daerah. Kalau hanya di tingkat kabupaten kan, belum tentu tahu karena pengurus tingkat kabupaten kota saja, dengan adanya FKUB kecamatan, lebih mudah kita komukasikan, semua punya nomor telepon tersimpan," ujar Toha.
Baca juga: Sejumlah PNS gagal seleksi eselon karena terpapar radikalisme
Baca juga: Kesbangpol Jambi pantau dan petakan potensi paham radikalisme
Baca juga: BNPT pastikan belum ada rencana pemerintah pulangkan WNI eks ISIS
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
