Anggota DPR: Kenali potensi pangan daerah guna kurangi impor

impor pangan dari jenis komoditas apapun jangan terlalu didominasi pasokan dari satu negara saja,...

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mengemukakan pemerintah perlu benar-benar mengenali berbagai potensi pangan di berbagai daerah Nusantara sehingga dapat mengoptimalkannya guna mengurangi jumlah impor pangan.

"Setiap daerah di negara kita punya potensi yang sangat menarik untuk dikembangkan pada produksi pertanian atau peternakan," kata Hamid Noor Yasin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Hamid, permasalahan terkait pasokan sejumlah komoditas pada saat ini seperti bawang putih, cabai, dan daging dinilai karena ketergantungan impor pangan dari satu negara.

Untuk itu, ujar dia, impor pangan dari jenis komoditas apapun jangan terlalu didominasi pasokan dari satu negara saja, misalnya bawang putih jangan hanya bergantung kepada China.

"Tidak sepatutnya kita lemah dalam menghadapi kelangkaan produk pangan yang seharusnya mampu kita produksi sendiri," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hamid meyakini bahwa setiap daerah punya kekhasan untuk dikembangkan sebagai daerah sentra pangan tertentu dan beragam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ia menilai, ketergantungan impor pangan terhadap sejumlah hal seperti gula dinilai berpotensi menciptakan tantangan tersendiri, terutama mengingat bahwa akan ada bulan puasa dan lebaran beberapa bulan lagi.

Pemerintah melalui berbagai kementerian diharapkan dapat benar-benar memastikan sinkronisasi data pangan yang ke depannya diharapkan jadi acuan pengambilan kebijakan pangan yang akurat, terutama terkait dengan impor pangan.

"Sinkronisasi data pangan yang termasuk salah satu program kerja 100 hari pertama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diharapkan bisa menjadi acuan pengambilan kebijakan pangan yang akurat," kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania.

Menurut dia, data tunggal hasil sinkronisasi tersebut diharapkan juga akan bisa menyelesaikan perbedaan data pangan yang kerap terjadi.

Ia mencontohkan, dalam rangka mengimpor suatu komoditas, data pangan yang tersinkronisasi dapat memperlihatkan apakah impor memang diperlukan atau tidak.

"Diharapkan data tunggal pangan ini dapat membantu proses itu, selama ini keputusan kerap terhambat karena setiap kementerian memiliki data masing-masing yang saling klaim bahwa impor mungkin saja tidak diperlukan. Prokontra soal impor atau tidak dan juga kapan waktu impor yang ideal diharapkan bisa selesai dengan informasi yang akurat dan terus diperbaharui,” ungkap Galuh.