Kesimpangsiuran data mengakibatkan kebijakan tidak optimalJakarta (ANTARA) - Hasil dari Sensus Penduduk tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini akan menjadi hal yang penting guna mengatasi kesimpangsiuran data, sebagai penentu dalam perencanaan berbagai kebijakan pemerintah ke depannya.
"Kesimpangsiuran data mengakibatkan kebijakan tidak optimal," kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono dalam acara Forum Merdeka Barat "Sensus Penduduk 2020: Satu Data Indonesia" yang digelar di Kemenkominfo, Jakarta, Kamis.
Untuk itu, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka perlu adanya kolaborasi antar-lembaga dan meninggalkan egosektoral, termasuk dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk tahun 2020.
Ia memaparkan tujuan dari sensus adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, baik secara de facto maupun de jure.
Baca juga: BPS: Manfaatkan Sensus Penduduk 2020 untuk optimalkan bonus demografi
Sensus, lanjutnya, juga menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs.
Pembicara lainnya Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi mengatakan pentingnya satu data telah disadari pemerintah sejak lama.
Misalnya, lanjut dia, dulu saat merancang program bantuan langsung tunai ditemukan ada sekitar lima lembaga pemerintahan yang memiliki data tentang kemiskinan. Penting agar berbagai data itu dijadikan satu karena kerap metode yang digunakan berbeda-beda.
Selain itu ia juga mengemukakan bahwa saat ini tidak diizinkan setiap kementerian untuk membuat data masing-masing untuk satu hal yang sama.
Baca juga: Legislator minta kebijakan sektor pertanian berbasis data valid
Baca juga: Kebijakan pengelolaan laut dan perikanan harus berbasis data ilmiah
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
