Politik kemarin, tindak tegas intoleransi hingga eks ISIS tak akui WNI

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Rabu (12/2) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari perintah Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas pelaku intoleransi hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD sebut kombatan ISIS tak akui sebagai WNI.

1. Presiden perintahkan Menko Polhukam-Kapolri tindak tegas intoleransi

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk segera menindak tegas peristiwa intoleransi berupa penolakan pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Selengkapnya di sini

2. Wapres minta Kepala BPIP klarifikasi pernyataan Pancasila dan agama

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi untuk mengklarifikasi langsung pernyataannya terkait agama dan Pancasila.

Selengkapnya di sini

3. Presiden sampaikan Indonesia akan selalu bersama RRT dalam masa sulit

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengaku dihubungi Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping melalui sambungan telepon pada Selasa (11/2) malam pukul 19.30 WIB.

Selengkapnya di sini

4. Mahfud sebut mantan Kombatan ISIS tak akui sebagai WNI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan warga negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi Foreign Terorists Fighter (FTF) atau mantan kombatan ISIS di Suriah tidak mengakui dirinya sebagai WNI.

Selengkapnya di sini

5. Zulkifli Hasan tunjuk Hatta Rajasa jadi Ketua MPP PAN

Kendari (ANTARA) - Zulkifli Hasan (Zulhas) yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), periode kedua, menunjuk senior PAN Hatta Rajasa sebagai Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN periode 2020-2025.

Selengkapnya di sini