Legislator Mufti ingatkan BUMN gandeng pengusaha muda dan UMKM lokal

dengan memberi porsi kepada UMKM dan pengusaha lokal, BUMN dengan sendirinya akan menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat, bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengingatkan seluruh badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggandeng pengusaha muda serta usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) lokal dalam setiap kegiatan operasional maupun ekspansi bisnis, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Dengan memberi porsi kepada UMKM dan pengusaha lokal, BUMN dengan sendirinya akan menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat, bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tidak besar sendiri, tapi justru menutup gerak swasta lokal terutama yang masih skala UMKM," kata Mufti Anam saat dihubungi dari Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Permintaan ini, kata Mufti, karena masih ada BUMN yang membangun gurita bisnisnya sendiri, seperti BUMN kepelabuhanan PT Pelindo III (Persero).

"Di pelabuhan, dari A sampai Z, bisnis BUMN menggurita, dari anak, cucu, sampai cicit usahanya. Semuanya didominasi BUMN. Mereka seolah hidup dalam imperium tersendiri," kata Mufti.

Baca juga: Legislator minta BUMN pengelola candi inovatif

Oleh karena itu, dia meminta BUMN Pelindo III kembali sesuai arahan Presiden Jokowi, yakni memberi ruang kepada para pelaku usaha lokal, termasuk pengusaha muda dan UMKM.

Selain itu, Mufti meminta BUMN seperti Pelindo III membuka diri terhadap kritik, dan tidak alergi kepada kritik soal pelibatan UMKM, pengusaha muda dan usaha lokal.

"Presiden Jokowi dikritik saja tidak alergi, malah beliau memberi ruang luas. Maka BUMN jangan alergi kritik," katanya.

Mufti juga mengingatkan BUMN tentang pesan Presiden Jokowi yang ingin pengusaha muda dan UMKM dilibatkan dalam proyek-proyek BUMN yang dalam setahun mempunyai belanja modal sekitar Rp800 triliun.

"Pak Jokowi berulang kali memerintahkan UMN untuk bermitra dengan pengusaha lokal, pengusaha muda, UMKM. Bahkan, sudah tertulis itu, yaitu Pokok-Pokok Arahan Presiden Republik Indonesia No 13/Seskab/DKK/1/2020 tertanggal 22 Januari 2020," katanya.

Mufti menegaskan, kerja sama dengan pengusaha lokal sangat penting agar bisa naik kelas, dan yang kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar, serta tidak semua diambil BUMN.
Baca juga: Legislator: Penguatan UMKM di pesantren kunci sukses kewirausahaan