TNI AU bakal buat sistem tata kelola bandara komersil

Palembang (ANTARA) - TNI AU bakal membuat sistem tata kelola bandara komersial untuk mencegah potensi bahaya dan kecelakaan di objek vital negara itu.

Komandan Pangkalan Udara TNI AU Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Penerbang Firman Wirayuda, di Palembang, Rabu, mengatakan, sebagai tahapan awal, mereka akan menyerap aspirasi dari banyak pihak agar sistem yang nantinya digunakan ini tetap meningkatkan bisnis jasa transportasi udara.

“Intinya TNI AU akan membuat sistem yang nantinya bakal digunakan seluruh pemangku kepentingan bandara,” kata dia setelah sosialisasi penggunaan bersama Pangkalan Udara TNI AU Sri Mulyono Herlambang dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Ia mengatakan sistem ini sangat penting karena selama ini diakui tidak ada aturan pelaksana yang cukup rinci hingga ke tingkat tataran terendah.

Ternyata, banyak aturan yang belum ada terkait peran PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai pengelola Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang di lahan pangkalan udara seluas 720 Hektare itu.

“Otomatis ketiadaan software (aturan pelaksana, ini, ada potensi bahaya dan kecelakaan,” kata dia.

Untuk itu, sistem ini dirasa sangat penting dalam mengawal kerja PT Angkasa Pura II (Perseri) II dengan tentunya tidak mengesampingkan pertahanan dan keamanan negara.

Saat ditanya mengapa sistem tersebut baru direncanakan saat ini, Firman mengatakan persoalan ini sebenarnya pada adminitrasi saja.

Awalnya semua pangkalan udara diserahkan ke TNI AU hingga pemerintah memandang pengelolaan aset negara itu bisa dilakukan melalui Kementerian Perhubungan, yang lalu menyerahkan pengelolaannya ke PT Angkasa Pura II (Persero).

Namun, meski belum ada sistemnya, ia memastikan sejauh ini tidak ada tumpang tindih kewenangan antara dua lembaga tersebut karena negara sudah mengatur TNI berada di wilayah pertahanan udara, sementara Kementerian Perhubungan pada wilayah lingkungan kerja.

General Manajer PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Fahroji, mengatakan, mereka secara aktif memberikan masukan ke TNI AU terkait pembuatan sistem aturan pelaksana kerja di bandara ini. “Pada prinsipnya kami siap berkoodinasi dan bersinergi,” kata dia.