Andi Gani pimpin demo Omnibus Law di DPR esok

Jakarta (ANTARA) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea memastikan akan memimpin langsung demonstrasi puluhan ribu buruh di depan Gedung DPR di Jakarta, Rabu (12/2), menentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang pembahasannya tidak melibatkan kalangan buruh.

Andi Gani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, menjamin aksi buruh akan berlangsung tertib dan damai karena sudah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya.

"Saya sudah menginstruksikan seluruh jajaran KSPSI untuk menjaga aksi besar ini agar berjalan aman dan damai. Kami juga bekerjasama dengan Kepolisian untuk mengantisipasi penyusup dan pihak-pihak tidak bertanggungjawab," katanya.

Putera mantan Menaker Jacob Nuwa Wea itu mengungkapkan aksi buruh akan diawali dengan jalan kaki (longmarch) dari depan TVRI menuju gedung DPR dan rencananya akan diterima pimpinan DPR. Aksi besar-besaran itu dilakukan sebagai bentuk protes atas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Sikap kami jelas. Kalau Omnibus Law mereduksi atau mengurangi kesejahteraan buruh, kami akan tolak habis-habisan. Kami meminta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal rancangan undang-undang itu," kata Andi.

Hingga kini, Andi Gani mengaku belum mendapatkan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR.

Ia menyesalkan sikap kementerian terkait yang tidak pernah melibatkan buruh dalam penyusunan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan lebih banyak melibatkan pengusaha.

Andi Gani yang juga pimpinan konfederasi buruh ASEAN (ATUC) berharap pemerintah dan DPR bisa mendengar aspirasi buruh. "Aksi adalah pilihan terakhir ketika seluruh cara sudah kami tempuh."

Puluhan ribu buruh KSPSI dari berbagai kawasan di antaranya Banten, Jawa Barat, dan Jabodetabek akan mendatangi Gedung DPR Senayan pada Rabu (12/2).

KSPSI akan membawa beberapa tuntutan ke DPR, Pertama, unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan perumus RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, bukan hanya sebagai pendengar. Kedua, jangan sampai aturan ini justru merugikan bagi buruh.*