Yogyakarta (ANTARA News) - Indonesia perlu lebih menunjukkan konsistensinya dalam mendukung perdamaian dunia terkait sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mengecam dan mengutuk tindakan Israel yang mengebom Jalur Gaza dan menewaskan 150 orang serta melukai 200 orang lainnya. "Masalah ini jangan hanya dilihat sebagai masalah Israel, tetapi harus lebih didasarkan pada prinsip Indonesia yang antipenindasan dan kekerasan," kata Kepala Pusat Studi Keamanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhadi, di Yogyakarta, Minggu. Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) UGM tersebut, sikap yang diambil DPR RI dengan mengecam dan mengutuk tindakan keji dan brutal Israel tersebut adalah benar. Namun menurutnya konsistensi sikap Indonesia masih diperlukan dan seharusnya dapat dilakukan dengan lebih mudah pada saat kondisi Indonesia kondusif ditambah sistem politik yang lebih demokratis. "Pada zaman dulu, Indonesia masih memilih-milih, siapa yang akan dikecam atau tidak. Bila kawan, maka Indonesia tidak akan mengecam, tetapi kalau musuh akan dikecam," katanya. Prinsip seperti ini tidak lagi dapat dijalankan karena Indonesia sudah mengadopsi prinsip politik antikekerasan, terlebih lagi Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk menghargai hak semua orang. "Ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk menjalankan amanat UUD 1945 dalam percaturan politik luar negerinya," katanya. Muhadi menegaskan bentuk implementasi amanat UUD 1945 dalam politik luar negeri tidak hanya berwujud pada kecaman atau kutukan belaka, tetapi Indonesia harus mampu menunjukkan dengan kemampuan pribadi, misalnya memobilisasi dukungan untuk menentang tindak kekerasan di dunia. "Saya berharap semangat kepemimpinan Indonesia dalam percaturan politik internasional kembali mencuat dan tidak lagi hanya berperan sebagai pengekor.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008