"Perlindungan hak konsumen menjadi perhatian kami," kata Menkominfo Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Selasa (5/2).
Aturan tentang IMEI akan berlaku secara efektif mulai 18 April mendatang, setelah disahkan bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada Oktober lalu.
Baca juga: Menkominfo pastikan regulasi IMEI berlaku 18 April
Baca juga: Pakar sebut HP BM terancam terblokir per 18 April 2020
Pembahasan bersama operator berlangsung beberapa waktu lalu, seputar bagaimana menangani keluhan konsumen ketika ponsel tidak bisa digunakan akibat IMEI tidak terdaftar di sistem.
Saat ini pengecekan nomor IMEI berada di sistem Sibina yang dikelola Kemenperin.
Kementerian menyiapkan blacklist atau whitelist untuk mengatasi masalah IMEI tidak terdaftar, namun, kedua metode tersebut tentu memiliki implikasi sehingga perlu pembahasan mengenai perlindungan konsumen, mengingat harga gawai tidak murah.
"Dalam dua minggu ke depan akan diselesaikan, setelah itu, baru kita putuskan apakah menggunakan whitelist atau blacklist," kata Johnny tentang diskusi bersama operator seluler.
Johnny menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai IMEI, selama membeli produk resmi di mana pun, IMEI ponsel adalah legal.
Melalui regulasi ini, masyarakat yang membeli ponsel dari luar negeri, baik ketika bepergian atau membeli secara online, wajib mendaftarkan IMEI ponsel dan membayar kewajiban pajak.
Baca juga: Jelang implementasi regulasi IMEI, Kominfo sosialisasi di Batam
Baca juga: Manfaat regulasi IMEI menurut distributor iPhone
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2020
