"Saya pastikan kalau menggunakan teknologi blockchain dalam sistem Imigrasi 4.0 akan memudahkan melakukan pengawasan dan pencatatan trafik setiap orang yang berpergian ke luar negeri," kata Azis di Jakarta, Selasa.
Termasuk dalam hal ini, kata Azis, orang-orang yang sedang dalam pengawasan, pihak imigrasi tentunya membutuhkan data yang dapat dipercaya.
Dengan demikian keberadaan seseorang yang tengah dicekal untuk berpergian ke luar negeri juga dapat dengan mudah dilakukan terkait dengan simpang siur data keimigrasian dari politikus PDIP Harun Masiku, terduga penyuap anggota KPU RI Wahyu Setiawan.
Baca juga: Ronny Sompie, Dicopot di tengah pusaran kasus Harun Masiku
Kasus ini, kata dia, menunjukkan sistem keimigrasian kita saat ini masih belum saling terkoneksi dan terpercaya. Sistem Imigrasi harus bertransformasi menjadi sistem Imigrasi 4.0 dengan menggunakan teknologi blockchain, artificial intelligence, dan machine learning yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghasilkan laporan yang akurat kepada pemerintah.
Teknologi ini sudah banyak digunakan oleh berbagai negara, salah satunya di bidang layanan imigrasi dan pemantauan para pengungsi (migrant dan displacement), kata Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Azis Syamsuddin mengatakan bahwa perkembangan Teknologi 4.0 saat ini telah merambah ke berbagai bidang kehidupan.
Agar Indonesia bisa maju dan akuntabel, harus pandai-pandai memanfaatkan Teknologi 4.0 bagi peningkatan layanan kepada masyarakat dan publik luas.
Ia mencontohkan bagaimana Tiongkok saat ini telah benar-benar menggunakan Teknologi 4.0 untuk menghadapi epidemi virus Corona (Koronavirus) di Wuhan yang saat ini tengah terjadi.
“Kemampuan Tiongkok menggunakan teknologi ini untuk menghadapi epidemi di Wuhan. Kemajuan teknologi di Tiongkok sekali lagi membuka mata kita bagaimana memantau warga terduga terinveksi virus Corona. Satu lagi, teknologi yang sama juga digunakan dalam ekonomi, militer, sipil, pendidikan, dan pemerintahan,” kata Azis.
Menurut Azis, sistem imigrasi di Indonesia saat ini sangat kompleks. Misalnya, dua jenis paspor, yaitu elektronik dan nonelektronik. Kebijakan ini sangat rentan penyalahgunaan dan kesalahan data yang juga berakibat pada buruknya pelayanan imigrasi di daerah-daerah.
Baca juga: KPK dalami pengusulan Harun Masiku sebagai Caleg PDIP Dapil Sumsel
Baca juga: Ketua KPK: HM pasti ditangkap
"Sudah saatnya kita berbenah diri, membuat kebijakan berdasarkan data yang akurat sehingga setiap kebijakan baru yang muncul bukan lagi membentuk masalah-masalah baru," kata Azis.
Teknologi blockchain, misalnya, yang diimplementasikan dalam sistem imigrasi 4.0, administrasi paspor dan visa menjadi lebih aman, cepat dan mudah.
Rekaman trafik setiap orang termonitor secara otomatis, kapan dia meninggalkan bandara, kapan memasuki bandara, kunjungan terakhir ke negara mana saja hingga tindakan mitigasi seperti kerusakan dan kehilangan paspor.
"Data keberadaannya tidak bisa dimanipulasi dan disimpangsiurkan," katanya menegaskan.
Sistem ini, kata dia, telah digunakan PBB dalam pemantauan pengungsi dan pencari suaka sehingga mereka bisa terlayani dengan baik.
Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
