Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengarahkan pasar bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi dimonopoli PT Pertamina (Persero), namun menjadi sistem oligopoli, demikian Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di sela penunjukan Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana distribusi BBM bersubsidi di Jakarta, Rabu.Kebijakan itru adalah hasil rapat koordinasi Menko Perekonomian yang berlangsung Selasa malam kemarin yang memutuskan pula bahwa sesuai UU Migas, pasar BBM secara bertahap mengikutsertakan pula perusahaan lainnya, katanya.Meski diarahkan berbentuk oligopoli, pemerintah tetap menginginkan Pertamina sebagai penguasa pasar (market leader), selain pemerintah juga tidak ingin membuka pasar BBM secara liberal murni."Kami ingin Pertamina sebagai BUMN tetap menjadi `market leader,` tapi ada perusahaan lain yang bersama Pertamina mendistribusikan BBM," jelasnya.Saat ini, memang hanya Pertamina yang ditugaskan mendistribusikan BBM bersubsidi karena memang BUMN itu yang paling siap, sebaliknya pemerintah tidak sembarangan menunjuk badan usaha penyedia BBM bersubsidi karena masalahnya kompleks dan diperuntukkan buat masyarakat.Ia juga mengatakan, di masa mendatang pemerintah akan mengubah mekanisme subsidi dari berbentuk harga ke subsidi langsung dalam bentuk bantuan langsung tunai, beras miskin, jaminan kesehatan, sosial dan pendidikan, dan kredit usaha rakyat.Lain hal, Purnomo meminta Pertamina melakukan tugasnya dengan baik sehingga tidak tercipta kelangkaan BBM, selain itu BPH Migas mesti melakukan pengawasan mengingat pola distribusi BBM memakai sistem terbuka yang rawan penyelewengan dan penyelundupan.Purnomo juga menginginkan produk BBM tidak menjadi bahan politik mengingat tahun 2009 akan ada pemilihan umum. "Saya minta BPH Migas betul-betul menjaga dan melakukan pengawasan terutama minyak tanah." (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008
