DPR minta segera selesaikan "venue" PON Papua

DPR mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua, serta kabupaten/kota penyelenggara untuk bekerja keras menyukseskan PON XX

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah pusat dan daerah mempercepat penyelesaian pembangunan venue olahraga untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020.

"DPR mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua, serta kabupaten/kota penyelenggara untuk bekerja keras menyukseskan PON XX," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Rapat Gabungan terkait Persiapan Pelaksanaan PON XX di Papua, yang berlangsung di Ruang Rapat KK IO, Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Kesuksesan itu, kata dia, meliputi aspek keamanan, percepatan penyelesaian pembangunan venue, dan ketersediaan akomodasi, termasuk untuk Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2020.

Dari hasil rapat gabungan tersebut, kata politikus PDI Perjuangan itu, DPR RI berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI tahun 2020 di Papua, baik sukses administrasi, penyelenggaraan, dan prestasi.

Puan menegaskan DPR mendukung langkah-langkah BIN dan TNI-Polri untuk menjamin keamanan di Provinsi Papua, khususnya di kabupaten/kota yang menjadi penyelenggara PON 2020 dan Peparnas ke-16 tahun 2020.

"Karenanya, dalam rapat gabungan ini nantinya tindak lanjut selanjutnya adalah pendalaman yang akan dilakukan oleh setiap komisi terkait, yaitu Komisi I, II, III, dan X untuk bisa menyukseskan penyelenggaraan PON dan Peparnas 2020," katanya.

Menurut dia, kesuksesan PON 2020 dan Peparnas ke XVI di Papua menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga Negara Kesatuan Repubkik Indonesia (NKRI).

"Ini bukan sekadar sukses prestasi olahraga, tapi bagaimana kemudian penyatuan atau penyeimbangan antara wilayah barat dan timur ini nantinya bisa segera terwujud untuk NKRI," tutur Puan.

Rapat Gabungan tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, Kepala BIN Budi Gunawan.