Penataan Pelabuhan Batuampar untuk tingkatkan daya saing

Jakarta (ANTARA) - Pengembangan dan penataan kembali Pelabuhan Batuampar, Batam dinilai dapat meningkatkan daya saing layanan kepelabuhanan sehingga harus didukung bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pengembangan Pelabuhan Batuampar harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, agar terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan di pelabuhan," kata Sekretaris Perusahaan Pelindo I M. Eriansyah Boy, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, dalam pengembangan Pelabuhan Batuampar juga jangan dilihat sebagai upaya menyingkirkan pelaku usaha logistik lokal, tetapi akan membuka peluang untuk berkolaborasi yang lebih luas.

Menurut catatan, pengembangan kapasitas Pelabuhan Batuampar akan dibangun konsorsium tiga BUMN, yaitu Pelindo I, Pelindo II dan Badan Pengusahaan (BP) Persero Batam. Selain menambah fasilitas bongkar muat, juga memastikan pintu gerbang ke pelabuhan akan diperbaiki termasuk fasilitas kepelabuhanan.

Sebelumnya, berbagai asosiasi pengusaha kepelabuhanan di antaranya Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Internasional Nation Shipowner Association (INSA) serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam mendatangi Komisi III DPRD Kota Batam, Kamis (30/1).

Mereka menolak rencana BP Batam menyerahkan perombakan dan pengelolaan Pelabuhan Batuampar ke PT Pelindo II. Ketua APBMI Batam, Crimson Sitanggang mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam rencana penataan kembali Pelabuhan Batuampar.

Eriansyah mengatakan, penolakan asosiasi pengusaha pelabuhan terhadap Pelindo II dan ancaman untuk menghentikan kegiatan operasional sangat tidak beralasan.

“Pemerintah pasti tidak berniat menyingkirkan. Justru nanti mereka akan diajak kerja bareng,” ungkap Eriansyah.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR yang membawahi lingkup kerja bidang Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup Riduan Hisyam mengatakan, semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha logistik di Batam harus menghilangkan sikap ego sektoral, dan melihat kepentingan dari sisi skala yang lebih luas yakni bangsa dan negara.

Penataan wilayah Pelabuhan dilakukan lintas sektoral, dan tidak terlepas dari masalah Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Riduan Hisyam menambahkan, diperlukan sikap bijaksana dari semua pihak agar perbedaan pendapat bisa diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan satu sama lain.

Ia menjelaskan, penataan Pelabuhan Batuampar akan menghasilkan keuntungan bagi perekonomian negara. Sebagai pelabuhan yang berbatasan dengan Singapura, Batuampar yang akan dijadikan pelabuhan transit memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Untuk itu, perlu upaya berbagai pihak untuk mencapai kata sepakat, "win win solution".