Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pimpnan Nasional Partai Karya Perjuangan (DPN Pakar Pangan) akan memberi sanksi tegas berupa pemecatan terhadap kader internal partai, yang terbukti melakukan poligami. "Pakar Pangan mengharamkan poligami, karena aktivitas itu bertentangan dengan negara hukum," kata Sekjen DPN Pakar Pangan Jackson Kumaat di kantornya di kawasan Buncit Raya Jakarta, Senin. Jackson mengatakan hal itu, menanggapi peringatan "Hari Ibu" ke-80 yang digelar secara serentak di Indonesia hari ini. Menurut dia, tidak ada kaum ibu di dunia yang menyetujui poligami, atau merelakan suaminya menikah lagi dengan alasan apapun. Lebih lanjut Jackson mengatakan, pihaknya menolak segala bentuk aksi poligami, karena hal itu dianggap menyakiti hati setiap perempuan. "Di dalam hukum positif, percabulan dan perzinahan tidak diperbolehkan oleh negara," katanya. Menurut Jackson, pria penganut poligami tidak akan mungkin mampu mengurus negara, karena yang dipikirkannya hanyalah sebatas kepuasan biologis dirinya sendiri. Ia berpendapat, poligami sama seperti kejahatan korupsi, yang akan merusak mental mental dan cara berpikir siapapun, apalagi yang bersangkutan tampil sebagai pejabat negara. "Tidak ada sejarahnya di dunia ini keluarga sakinah penganut poligami," ujarnya. Untuk itu ia mengharapkan, agar masyarakat juga tidak memilih calon legislatif yang sudah terbukti poligami. Karena ia yakini, setelah terpilih nanti sebagai anggota legislatif, maka penganut poligami tersebut hanya akan memikirkan dirinya sendiri. (*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008