5 Juta Pekerja Tidak Terserap Sektor Properti

Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah harus memberi stimulus di sektor properti tahun 2008 ini karena lebih dari 5 juta pekerja terancam tidak terserap karena terjadinya perlambatan.

"Kalau dihitung dari proyek Rusunami, properti komersial, dan hunian (rumah tapak) yang mengalami perlambatan ada 5 juta yang bakal tidak ikut," kata anggota Komisi Infrastruktur DPR-RI, Enggartiasto Lukita di Jakarta, Senin.

Secara rinci Enggar mengatakan, untuk Rusunami ada sekitar 300.000 orang yang tidak terserap, komersial (apartemen, kantor, mal) 200.000 orang, sedangkan hunian rumah tapak (landed house) 4,5 juta orang.

Enggar mengatakan terjadi perlambatan berkisar 30 sampai 50 persen pada seluruh sektor properti seperti yang disebutkan tadi pada tahun 2009 akibat imbas dari krisis ekonomi yang menimpa Indonesia.

Enggar mencontohkan pada 2009 dari target 327 menara rumah susun sederhana milik (rusunami) yang direncanakan masuk pasar, hanya akan terealisasi 100 menara. Ada 227 menara yang batal masuk pasar.

Padahal, kata dia, satu menara rusunami akan menyerap 365 tenaga kerja langsung, dan menyerap 3,5 kali lipat tenaga kerja tidak langsung atau setara 1.277 orang.

Setelah dihitung, jumlah tenaga kerja yang berpotensi tidak terserap dari 227 menara rusunami yang batal dibangun mencapai 372.000 orang atau dibulatkan 300.000 orang, jelasnya.

Kemudian dari sektor properti komersial seperti apartemen, mal, dan perkantoran akan ada penurunan pembangunan dari 150 menara menjadi 50 menara pada tahun depan. dari penurunan proyek itu akan ada 172.000 (200.000) orang yang tidak akan terserap

Sektor properti yang banyak menyerap tenaga kerja adalam rumah tapak atau landed houses. Dari proyek rumah ini diperkirakan akan ada pembatalan sekitar 50.000 unit rumah dengan jumlah tenaga kerja yang tidak terserap mencapai 4,5 juta orang.

Enggar mengatakan stimulus yang dapat diberikan dapat melalui penurunan bunga perbankan cukup dengan menurunkan BI Rate sampai 50 basis poin, menyalurkan dana yang masih mengendap di perbankan yang diperkirakan jumalhnya sekitar Rp86 triliun.(*)