DPRD minta Pemprov Jabar buat rencana aksi daerah terkait IPP

Bandung (ANTARA) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta kepada Pemerintah Provinsi Jabar untuk segera membuat rencana aksi daerah terkait Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) karena saat ini ranking IPP Provinsi Jabar menempati urutan 34 secara nasional atau paling terakhir.

"Dan untuk meningkatkan IPP Jabar maka perlu segera membuat Rencana Aksi Daerah (RAD). Selain itu, juga melakukan pemetaan peran pada masing-masing OPD disertai dengan penganggaran yang wajar dan proporsional," kata Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya ketika dihubungi melalui telepon, Senin.

Asep menuturkan Komisi V DPRD Jawa Barat menilai IPP di Jabar sebagai isu serius untuk diperhatikan karena berada di urutan 34 nasional atau paling akhir dibanding provinsi lainnya.

Dia menuturkan IPP ini secara substantif akan merefleksikan lima isu besar yang dihadapi anak-anak muda di Jabar yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, tentang lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi politik dan kepemimpinan serta masalah gender dan diskriminasi.

Menurut dia, secara normatif target angka IPP Jabar cukup tinggi yakni 56,61 sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan secara riil pada tahun 2018 masih berada di kisaran 45,50.

Urutan pertama untuk IPP ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 70, disusul oleh Bali dengan nilai 60.

Sedangkan Jabar berada di bawah Papua dengan Indeks Pembangunan Pemuda berada pada angka 46,17 dan berada di bawah rata-rata IPP Nasional dengan angka 50,51.

Sedikitnya ada 17 provinsi di Indonesia yang IPP-nya berada di bawah IPP Nasional termasuk Jabar.

"Oleh karena itu kami di Komisi V DPRD Provinsi Jabar tentu amat peduli dengan isu IPP ini," katanya.

Asep menuturkan Komisi V DPRD Jawa Barat telah berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait antara lain dinas pemuda dan olahraga, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) dan dinas kesehatan untuk membahas masalah IPP Jabar.

"Rapat pembahasan soal IPP itu dilakukan akhir bulan lalu dan dihadiri oleh para pejabat dari berbagai dinas yang berkaitan dengan kepemudaan," kata dia.

Dia menuturkan "PR" Pemprov Jabar saat ini ialah mengenai sinergitas kerja antara dinas yang dinilai belum optimal untuk mendongkrak angka IPP ini. Mengingat, hal tersebut merupakan tanggung jawab dari banyak OPD meskipun yang menjadi leading sector adalah dinas pemuda dan olahraga (Dispora).

"Melihat dari domain urusannya bukanlah menjadi tanggungjawab di Dispora saja, namun juga terkait dengan bagaimana Disdik, Dinkes, Disnaker dan OPD lainnya pun terlibat secara bersama-sama," ungkap anggota dewan dari fraksi partai Demokrat ini.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat saat ini akan fokus mengupayakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui penyelenggaraan sejumlah program unggulan dan mengusulkan dua rancangan peraturan gubernur yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jabar.

"Rapergub pertama yaitu tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan dan yang kedua, Rapergub tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Itu sudah sampai pada draf," kata Kepala Dispora Provinsi Jabar Engkus Sutisna.

Menurut dia, dengan adanya pergub Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan maka setiap stakeholder terkait akan gotong royong menggenjot IPP di Jabar.

"Dan urusan IPP ini tidak melulu tanggung jawab dari Dispora Jabar. Adanya rapergub tentang koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan maka semua stakeholder terkait akan saling bahu membahu. Nanti ketuanya wakil gubernur dan wakil ketuanya oleh sekda, pelaksananya oleh esselon tiga" kata dia.