Observasi WNI, PAN: Pemerintah perhatikan keluhan masyarakat Natuna

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum DPP PAN Mulfachri Harahap meminta pemerintah untuk memperhatikan secara serius keluhan dan aspirasi masyarakat di Natuna, terkait penolakan wilayah tersebut sebagai tempat observasi 245 WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, China.

"Sejak awal masyarakat di Natuna menolak daerah mereka dijadikan sebagai tempat karantina WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok. Sejauh ini, pemerintah kelihatannya belum menjawab secara tuntas apa yang menjadi tuntutan mereka," kata Mulfachri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menilai seharusnya sebelum 245 WNI diobeservasi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan elemen-elemen masyarakat lainnya diajak bicara.

Menurut dia, jangan seperti saat ini, pemerintah tiba-tiba mengambil keputusan untuk menempatkan 245 WNI di Natuna dan bagi warga Natuna, pemilihan daerah mereka sebagai tempat karantina, menyisakan sejumlah persoalan.

"Meskipun saat ini pemerintah sudah melakukan observasi WNI di Natuna, bukan berarti persoalan dengan pemerintah daerah dan masyarakat di sana selesai," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menegaskan bahwa sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan dan memenuhi tuntutan warga Natuna termasuk memberikan jaminan bahwa masyarakat di sana diurus secara benar dan dipastikan tidak akan terjangkit virus corona.

Menurut dia, memang benar sejauh ini belum ada WNI yang terkonfirmasi terjangkit virus corona namun karena isu ini telah mengglobal, kekhawatiran pemerintah dan warga Natuna perlu didengar.

Dia menyesalkan langkah pemerintah yang berdasarkan informasi masyarakat Natuna, tidak melakukan apapun karena datang wara-wiri tanpa memberikan apapun misalnya masker kesehatan tidak diberikan bagi warga setempat.

Karena itu dia meminta pemerintah memperhatikan dan merespon aspirasi masyarakat di Natuna termasuk jika diperlukan, pemerintah memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah dan masyarakatnya.

"Misalnya, karena mereka saat ini banyak yang tidak berani keluar rumah, dan karena itu usaha mereka banyak yang terganggu, sudah selayaknya pemerintah memberikan bantuan dan subsidi bagi masyarakat Natuna. Kebutuhan mereka sudah semestinya dipenuhi oleh pemerintah," ujarnya.