Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar para bupati/walikota yang menolak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri memberi penjelasan secara transparan dan bertanggungjawab. "Jelaskan kepada saya, jelaskan kepada rakyat di kabupaten bersangkutan, program untuk membantu rakyat kok ditolak," ujar Presiden Yudhoyono di sela-sela pidatonya pada acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Convention Center, Minggu. Presiden menambahkan PNPM Mandiri adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada setiap kecamatan di seluruh provinsi di Indonesia agar perekonomian dapat tumbuh dan bergerak. "Saya tidak habis pikir, ada bupati menolak PNPM Mandiri. PNPM Mandiri itu program negara, untuk rakyatnya, mengapa ditolak?" ujarnya. Sebagai salah satu jurus mengantisipasi dampak krisis keuangan global, Presiden mengatakan, PNPM Mandiri adalah salah satu upaya pemerintah mengatasi pengangguran, menjaga gerak sektor riil, serta menjaga daya beli masyarakat. Pada 2009, pemerintah meningkatkan dana PNPM Mandiri yang berasal dari pinjaman Bank Dunia itu hingga mencapai Rp3 miliar per kecamatan. Sebanyak 22 pemerintah kabupaten/kota, terutama di wilayah Jawa, menolak PNPM Mandiri dengan alasan pembagian bantuan itu merupakan bentuk kampanye terselubung dari partai politik yang saat ini memegang tampuk pemerintahan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
Bila bupati menolak, hendak dilihat lebih jernih. Ada banyak modus proyek pemerintah pusat di daerah---yang tanggungjawabya dilipahkan ke bupati. Hal tak bermasalah bila itu dilaksanakan oleh instasi dibawa kendali bupati, seperti PNPN Mandiri adalah proyek Depsos--yang dikerja oleh dinas sosial--sementara bupati yang menandatangani pertanggungjawabanya ke negara. Bagaimana kalau ada indikasi korupsi? Bupati juga kena dikit--bias