Banjarmasin (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla marah atas tertundanya pembangunan pabrik peleburan dan pengolahan bijih besi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan memerintahkan PT Krakatau Steel, gubernur dan bupati setempat segera menyelesaikan masalah administrasi yang menghambat pembangunan pabrik itu. "Ini masalahnya hanya soal administrasi, soal tanda tangan! Masak negeri ini terhalang hanya oleh administrasi saja. Jadi segera selesaikan," tegas Wapres saat rapat evaluasi perkembangan pembangunan pabrik itu, Sabtu. Wapres menilai penyelesaian pembangunan pabrik peleburan bijih besi ini tidak mungkin mundur jika PT Krakatau Steel, gubernur dan bupati setempat sigap, termasuk dalam menyelesaikan masalah administrasi. "Kalau ada selisih sedikit ngak masalahlah," sambung Jusuf Kalla dengan nada tinggi. Dengan tampak gusar, Wapres menyebut tertundanya pembangunan pabrik hulu industri baja ini sampai 1,5 tahun hanya karena soal administrasi. Ia pun mendesak pemerintah daerah jangan melulu berfikir bagaimana memperoleh untung dari penjualan lahan (tanah) sehingga proyek pembangunan terbengkalai. Wapres mengkritik pola kompensasi pembebasan lahan yang kerap diberikan dengan biaya semurah mungkin, padahal pemda semestinya hanya mendapat insentif dari hasil produksi dan penerimaan pajak, bukan dari selisih harga tanah. "Jadi ngak usah bertengkar, kita hormati masing-masing," kata Wapres. Wapres mengadakan kunjungan kerja sehari di Kalimantan Selatan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan peleburan bijih besi dan perkembangan industri tambang batubara di sana. Turut berkunjung dengan Wapres adalah Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Meneg BUMN Sofyan Djalil, Mendagri Mardiyanto dan Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal. (*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008