"Salah satunya saya minta pemerintah pusat segera mengakuisisi Benteng Vastenburg agar kembali ke negara, entah dibeli atau dihibahkan karena kami tidak ada kekuatan untuk membeli lahan yang ada di benteng," katanya di Solo, Minggu.
Selanjutnya, hal lain yang disampaikan adalah mengenai pogram pendidikan salah satunya mengenai zonasi, termasuk pemindahan SMPN 5 Surakarta.
"Itu kebetulan di satu kawasan ada tiga SMP. Kami siapkan pinggiran agar dapat sekolahan, beliau juga memberikan apresiasi, termasuk SMPN 3. Jadi, nanti dalam satu kawasan hanya ada satu SMP sehingga masyarakat bisa menikmati yang kualitasnya sama," katanya.
Baca juga: PKB dukung penuh Gibran sebagai calon wali kota Surakarta
Baca juga: Gibran berpeluang menjadi bakal calon Wali Kota Surakarta
Ia juga meminta pemerintah pusat bersedia membantu menyelesaikan pembangunan Masjid Sriwedari mengingat lahan tersebut sudah sah dimiliki Pemkot Surakarta.
Untuk isu lain, mengenai RSUD Bung Karno terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan untuk pasien.
Menurut dia, sejauh ini nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan sudah ditandatangani. Meski demikian, pelayanan BPJS Kesehatan yang seharusnya mulai berlaku per 1 Februari 2020 hingga saat ini belum bisa berlaku.
"Alasan dari BPJS karena RS Bung Karno belum terakreditasi, padahal Pemkot sudah membuat pernyataan siap untuk diakreditasi," katanya.
Sebelumnya, beredar isu hubungan mantan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta tersebut sempat renggang menyusul munculnya nama putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang berencana ambil bagian pada kontestasi Pilkada Kota Surakarta 2020 di bawah naungan PDIP.
Di sisi lain, Rudy yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surakarta sudah mengusung pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakoso untuk maju ke kontes yang sama. Sebagaimana diketahui, saat ini Achmad Purnomo mendampingi Rudy sebagai Wakil Wali Kota Surakarta.
Baca juga: Ganjar: Semua orang boleh mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta
Mengenai Pilkada, Rudy enggan memberikan banyak penjelasan mengingat saat ini seluruh pihak sedang menunggu rekomendasi dari partai.
"Semua diserahkan ke DPP. Kalau saya mengacu PP (Peraturan Partai) Nomor 24 Tahun 2017. Kami tetap menunggu rekomendasi partai. Itu yang harus dijalankan," katanya.
Pada kesempatan itu, dia juga memastikan tidak ada permasalahan apa pun dengan Presiden Joko Widodo.
"Cukup lama juga bertemu beliau kemarin, sampai pukul 20.30 WIB," katanya.
Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
