KNPI Natuna sarankan WNI dari China dikarantina di KRI

Kenapa tidak dikarantina di Ibu Kota, Jakarta, sudah tentu peralatan dan tenaga medis di sana lebih lengkap dan canggih

Tanjungpinang (ANTARA) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna, Kepri menyarankan WNI yang dipulangkan dari Wuhan, China dikarantina di Kapal Republik Indonesia (KRI) agar tidak meresahkan masyarakat setempat.

"Karantina mereka selama 14 hari di tengah-tengah laut, dengan begitu tak ada yang berhubungan langsung dengan penduduk setempat, apalagi sampai membuat resah warga," kata Ketua KNPI Natuna, Haryadi, kepada ANTARA, di Tanjungpinang, Sabtu.

Ia menilai KRI mempunyai kapasitas daya tampung yang cukup untuk menampung ratusan WNI dari Wuhan, China tersebut.

Pemerintah hanya perlu melengkapi peralatan dan tenaga medis yang memadai untuk proses karantina mereka.

Haryadi menegaskan bahwa masyarakat Natuna bukan menolak kedatangan WNI itu di daerah setempat, tetapi warga telanjur khawatir dengan isu virus corona yang berasal dari "Negeri Tirai Bambu" tersebut.

"Kami bukannya menolak, mereka semua saudara kita. Maka itu, sebagai bentuk rasa nasionalis, kami tawarkan solusi kepada pemerintah, karantina mereka di KRI," kata dia.

Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat mengarantinakan WNI tersebut ke Natuna, sedangkan dari segi peralatan dan tenaga medis di Natuna tidak memadai, bahkan didatangkan langsung dari pusat.

"Kenapa tidak dikarantina di Ibu Kota, Jakarta, sudah tentu peralatan dan tenaga medis di sana lebih lengkap dan canggih," tuturnya.

Haryadi mengaku prihatin dengan pernyataan pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beberapa hari yang lalu, di mana karantina WNI di Natuna untuk pembuktian apakah mereka terinfeksi virus corona atau tidak.

"Kementerian Kesehatan menyebut jika hasil karantina tak terbukti terinfeksi corona, baru mereka dipulangkan ke keluarga masing-masing," ucap Haryadi mencontohkan pernyataan pihak Kementerian Kesehatan.

"Artinya perlu ada pembuktian. Tapi kenapa pembuktian itu harus di Natuna, kenapa tak di pusat saja," sebut Haryadi.