Lantik 600 pejabat, Nurdin: Ini upaya percepatan pembangunan

Jika masih ada yang menggunakan kekuasaannya untuk meminta cashback dan semacamnya, maka dia sangat merugikan negara

Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah mengemukakan bahwa pelantikan dan pengukuhan kepada sekitar 600 pejabat di ruang lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel merupakan upaya percepatan pembangunan.

"Pelantikan ini adalah langkah awal percepatan dari pembangunan, saya tidak menggunakan 'like' atau 'dislike' karena masyarakat menunggu kinerja kita dan segala langkah diambil salah satunya lewat perampingan," ungkapnya pada pelantikan pejabat Pemprov Sulsel di Makassar, Jumat.

Nurdin mengatakan butuh percepatan yang harus diisi oleh orang-orang yang mau bekerja untuk menciptakan inovasi.

Apalagi, tegasnya, selain menciptakan kondisi yang damai, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar inovasi bisa dilahirkan karena mampu mendorong investasi untuk menyejahterahkan masyarakat.

"Tetapi kita semua harus jadi tim kerja yang kuat, maka Sulsel akan kebanjiran investasi. Lapangan kerja tercipta, tidak lagi bicara pengangguran dan kemiskinan. Jika ada yang tidak mendukung tim kerja, silahkan bernegosiasi," katanya.

Mantan Bupati Bantaeng ini menyampaikan dunia dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu dan dipastikan akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Sulawesi Selatan sehingga inovasi dianggap menjadi jawaban untuk bisa melakukan pembaharuan lebih baik dan meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Sebagai salah satu inovasi, Nurdin berpesan kepada ratusan pejabat yang dilantik agar memperhatikan pengadaan barang dan jasa yang diharapkan menjadi contoh model pada lingkup Pemprov Sulsel.

"Saya titip pembayaran non tunai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika masih ada yang menggunakan kekuasaannya untuk meminta cashback dan semacamnya, maka dia sangat merugikan negara," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel juga melantik Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya juga menjabat posisi sama di Sulawesi Barat.