"Ada kecurigaan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan kampanye," katanya, di Jakarta, Kamis, ditemui di gedung KPU pusat.
Ia mengatakan kecurigaan tersebut timbul karena munculnya sejumlah iklan sosialisasi keberhasilan program pemerintah yang dikhawatirkan sebagai kampanye terselubung.
Untuk itu, penyelenggara pemilu diminta mewaspadai kemungkinan adanya kampanye terselubung serta penggunaan anggaran negara untuk itu.
Ia juga menilai terdapat indikasi pemanfaatan dana publik bagi kepentingan pemilu 2009. Abdullah mengungkapkan ada kekhawatiran peningkatan jumlah belanja bantuan sosial dalam tiga tahun terakhir digunakan untuk kepentingan pemilu 2009.
Menurut dia, kemungkinan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan kampanye pemilu 2009 bisa saja terjadi.
Untuk mengantisipasi kemungkinan ini, Abdullah meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan lebih intensif terhadap kemungkinan adanya kampanye terselubung dengan menggunakan anggaran negara.
"Bawaslu harus melakukan pengawasan atas kampanye pejabat negara dengan menggunakan fasilitas publik," katanya didampingi Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Adnan Topan Husodo.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diminta untuk melakukan audit atas penggunaan dana iklan atau program sosialisasi di masing-masing kementerian dan lembaga.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
